Blunder Dinas Pendidikan Yang Bikin Anies Kena Bully 

RADAR NONSTOP - Pendaftaran peserta didik baru (PPDB) DKI Jakarta mengundang protes. Alhasil, Anies Baswedan jadi sasaran bully. 

Anies dituduh tidak fair dalam melakukan PPDB. Apakah Dinas Pendidikan DKI Jakarta blunder? 

Tak mau terus gaduh, Pemprov DKI kini membuka jalur zonasi bina RW.

BERITA TERKAIT :
Dirujak DPR, Menteri HAM Natalius Pigai Siap Dibully Dan Dicaci

---

Ada Ribuan Kasus Perundungan Di Kampus Kedokteran, Dari 1.000 Sekitar 30 Persen Terbukti Bully

---

"Setelah kami berkoordinasi, dan kami juga mengakomodir tingginya minat masyarakat untuk sekolah negeri di mana ada siswa berada dengan 1 RW dengan sekolahnya belum dapat diterima. Maka hari ini kami mengumumkan, bahwa Pemprov DKI Jakarta membuka jalur yang namanya jalur zonasi untuk bina RW sekolah, tentunya dengan kami tambahkan kuota untuk menaikkan rasio di setiap kelasnya dari 36 menjadi 40," ujar Kadisdik DKI, Nahdiana dalam diskusi telekonferensi, Selasa (30/6/2020).

Dia memastikan pihak Pemprov DKI terus berkoordinasi dengan Kemendikbud. Nahdiana mengatakan Kemendikbud juga sudah mengizinkan terkait penambahan kuota.

"Kami tentua berkoordinasi kepada Kemendikbud sebelum kami memutuskan ini, kami minta diizinkan untuk menambah kuota karena memang banyaknya minat masyarakat yang tinggi untuk ini," jelasnya.

Nahdiana menjelaskan jalur zonasi bina RW ini akan dibuka pada 4 Juli 2020 mendatang. Jalur ini khusus untuk calon siswa yang tinggal satu RW dengan sekolah.

"Iya untuk anak-anak tinggal di satu RW dengan sekolah, ini akan kami buka di tanggal 4 Juli, dan lapor diri pada tanggal 6 Juli," ungkapnya.

Lebih lanjut, dia menerangkan persyaratan usia tetap digunakan hanya untuk RW yang jumlah anak-anak sekolahnya lebih banyak. Hal ini untuk membatasi kuota siswa masuk ke sekolah negeri.

"Ada RW yang ketika ditambah rombongan belajarnya tapi di sana anak-anaknya sedikit, nah ada RW yang anak-anaknya dobel melebihi dari yang ada, sehingga ini seleksinya kami menggunakan dengan seleksi usia," jelasnya.

"Perlu disampaikan juga kepada masyarakat, sebaran penduduknya di tiap sekolah tidak sama, jadi nanti ketika satu RW ternyata memang banyak, maka tadi usia kami akan gunakan seleksi jadi gitu," tambahnya.

Plt Dirjen PAUD-Pendidikan Tinggi Pendidikan Menengah Kemendikbud Hamid Muhammad juga membenarkan bahwa Kemendikbud telah memberi izin DKI untuk menambahkan kuota sekolah negeri di Jakarta. Hal itu dilakukan Kemendikbud mengingat minat masyarakat masuk sekolah negeri sangat tinggi sekaligus memecahkan solusi yang ada saat ini.

"Penambahan siswa dari standar yang ditetapkan itu boleh, sepanjang memang ada alasan yang yakinkan, misalnya tahun lalu, dua tahun lalu itu Surabaya selalU mengusulkan minta tambah, jadi Bu Risma selalu 2 tahun berturut-turut minta agar siswa SMP dari 32 menjadi 36 itu saya perbolehkan, karena kalau tidak, aspirasi masyarakat untuk masuk sekolah negeri ini kan tidak akan tertampung. Tapi kami juga tetap mempertimbangkan jangan sampai penambahan siswa itu menutup sekolah swasta, itu jadi pertimbangan betul, sebab sekolah swasta kontribusinya cukup besar terhadap angka partisipasi siswa, jadi yang disampaikan Bu Nana (Kadisdik) sudah kami diskusikan terkait masalah ini, jadi itu solusi yang kami sepakati untuk menambah kuota di sekolah negeri," terang Hamid.