.png)
RADAR NONSTOP - Merasa dicuekin Anies Baswedan, Walikota Bekasi Rahmat Effendi (Pepen) galau. Sudah seringkali berkirim surat, namun tak satu pun yang dijawab.
“Jangankan ketemu, menjawab surat pun tak mau, Anies sama sekali tak punya perhatian,” keluh Pepen.
Padahal, imbuh Pepen, DKI Jakarta memiliki beban besar terhadap Kota Bekasi terutama Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang.
BERITA TERKAIT :Wakil Ketua DPRD Ungkap Kota Bekasi Darurat Kekurangan Guru
Ketua Komisi IV: Kategori Kota Bekasi Jadi Kota Layak Anak Jangan Hanya Di Atas Kertas
"Bantar Gebang ini menimbulkan dampak banyak baik lingkungan maupun lainnya. Padahal ada kerjasama, hak dan kewajiban harus saling menjalankan," ucapnya, Jumat (19/10/2018).
Pepen juga menambahkan, sejak jadi orang nomor satu di Jakarta, Anies belum pernah berkunjung ke TPST Bantargebang. “Belum pernah mampir loh,” ucapnya.
Pepen lantas mencurahkan isi hatinya, pada masa era Anies Baswedan, Pemkot Bekasi belum mendapat dana kemitraan, melainkan hanya kompensasi bau.
"Kalau dana bau itu mah tidak perlu dibicarakan lagi. Itu mah wajib, ini kan kita bicara dana kemitraan buat kompensasi bentuk lain. Seperti infrastruktur yang itu juga balik lagi pemanfaatannya buat DKI juga," ujarnya.
Untuk itu, terang Pepen, dirinya ingin bertemu Anies untuk membicarakan kemitraan antara Kota Bekasi dan DKI Jakarta ini. Pepen berharap, pertemuan dengan Anies akan membahas tentang kebutuhan beberapa fasilitas bagi warga Bantargebang dan sekitarnya. Mulai dari sekolah terpadu, rumah sakit, maupun polder air di sekitar TPST Bantargebang.
"Makanya kalau kemarin kita keras, Pak Sekda mau ke sini kita tolak, kita mau ketemu Gubernur karena Pak Sekda juga tidak bisa memutuskan kebijakan," ucapnya.
"Tapi kalau ketemu dengan Gubernur DKI bisa menentukan mau dikasih berapa hak dan kewajiban karena saya butuh pengolahan limbah Bantargebang maupun pembahasan lain soal kemitraan," katanya
Seterusnya Pepen pun mengungkapkan sudah tidak ingin bertemu Anies, dirinya sudah lelah berharap selama ini, tapi tak dipedulikan.
"Kita tunggu dari dulu enggak pernah diundang untuk bisa menemui Gubernur DKI Jakarta, sampai kita kirim surat beberapa kali, perwakilannya mulu yang datang dan komunikasi," katanya.
"Tidak mungkin lah wali kota mengundang gubernur, kemarin seharusnya gubernur mengundang kita ke sana (Balaikota) sama seperti zaman Pak Jokowi, Pak Ahok."
"Sekarang saya malas dan enggak mau ketemu. Gubernur yang harus datang lihat langsung di Bantargebang, saya antar nanti, kan Pak Gubernur belum pernah lihat Bantar Gebang," pungkasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Kota Bekasi dan DKI Jakarta menjalin Perjanjian Kerjasama, yang dibuat tahun 2016.
Dalam penjanjian tersebut, Pemprov DKI Jakarta memiliki tanggung jawab berupa pemberian kompensasi kepada masyatakat dan Pemkot Bekasi yang terkena dampak negatif dari TPST Bantargebang.
Kompensasi itu di antaranya penanggulangan kerusakan lingkungan, pemulihan lingkungan, biaya kesehatan dan pengobatan, serta kompensasi dalam bentuk lain berupa bantuan langsung tunai.
