Rawan Corona, Jangan Cipaka-Cipiki Di Kantor Dan Restoran 

RADAR NONSTOP - Cluster baru muncul di Jakarta. Perkantoran dinilai paling rawan penularan Corona. 

Selain kantor, pesta nikah, konfrensi atau pertemuan bisnis dan pertunjukan masuk dalam resiko sangat tinggi. Data ini disebar Pemprov DKI Jakarta lewat brosur dan heboh di group WhatsApp (WA). 

Dalam brosur juga tertulis resiko tinggi ada pada dalam WC atau toilet dan restoran. Lalu, resiko sedang ada di supermarket atau swalayan serta pasar. 

BERITA TERKAIT :
Makanan Sisa Tembus Rp 500 Triliun, Orang Indonesia Doyan Pesen Banyak Tapi Gak Habis

---

Ngeri..! Bagian Konstruksi di Kantor LH Kalideres Pada Retak Nyaris Ambruk

---

Data cluster perkantoran DKI Jakarta yang menyebutkan ada 375 kasus dari 59 perkantoran ramai dibahas. Satgas COVID-19 menanggapi soal data klaster Corona ini.

Data yang berupa tangkapan layar ini memuat logo situs COVID-19 dengan tulisan 'Update Data: 25 Juli 2020'. Data 'klaster perkantoran DKI' ini juga memuat keterangan 'Sebelum 4 Juni (masa PSBB), jumlah positif di perkantoran 43 orang, setelah 4 Juni s.d sekarang positif 322 orang, sehingga total cluster perkantoran 375 orang di 59 kantor'.

Tim Pakar Satgas Penanganan COVID-19, Dewi Nur Aisyah, saat dikonfirmasi pada Senin (27/7/2020) mengakui adanya peningkatan kasus dari ruang lingkup perkantoran. Saat ditunjukkan tangkapan layar klaster perkantoran ini, Dewi menyebut memang ada peningkatan kasus di perkantoran, tapi angkanya masih dalam proses verifikasi.

"Memang terjadinya peningkatan kasus di wilayah perkantoran. Namun angka pada slide tersebut masih ada yang perlu diupdate dan diverifikasi," kata Dewi.

Dewi mengatakan pihaknya akan melaporkan data terbaru lusa. Menurutnya, ada kemungkinan terjadi penambahan angka.

"Update detail akan kami sampaikan pada sesi COVID-19 dalam angka hari Rabu nanti. Akan kami sampaikan juga cluster lain yang harus diwaspadai," ujarnya.

"Untuk update hari Rabu nanti, dari data yang kami terima sampai dengan saat ini, sepertinya memang ada angka pertambahan," lanjut Dewi.

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Kadisnakertrans) Provinsi DKI Jakarta Andri Yansyah mengatakan data 'Klaster Perkantoran Jakarta' tersebut bukan milik Pemprov DKI. Dia juga mengaku tidak tahu-menahu mengenai gambar tersebut.

Menurutnya, Pemprov DKI akan terus menindaklanjuti segala informasi yang didapat dari masyarakat. "Nanti saya akan tindak lanjuti untuk perusahaan/perkantoran swasta," katanya.