Oknum Camat Dan Lurah Kota Bekasi Bakal Dilapor Ke MenpanRB

RADAR NONSTOP - Sejumlah Camat dan Lurah yang diduga terlibat politik praktis pada Musyawarah Daerah (Musda) DPD Partai Golkar Kota Bekasi ke-5 bakal dilaporkan ke Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (MenpanRB) dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Hal itu ditegaskan Ketua LSM Komite Masyarakat Peduli Indonesia(Kompi), Ergat Bustomy kepada awak media, Rabu (29/7/2020).

"Kami besok (Kamis, 30 Juli 2020) akan melaporkan sejumlah Camat dan Lurah,  karena sebagai ASN mereka berpolitik praktis dengan ikut campur kontalasi Musda Golkar Kota Bekasi," papar Ergat.

BERITA TERKAIT :
Dosen Ngaku Korban Konten Porno Nagdu Ke PWI Kota Bekasi 

---

Ogah Hadir HUT Golkar, Darah Uu Gak 100 Persen Beringin Dan Gak Serius Maju Jadi Wali Kota Bekasi

---

Dia menyebutkan, para oknum Camat dan Lurah tersebut telah menyalahgunakan wewenangnya sebagai ASN yang seharusnya bersikap netral terhadap dinamika salah satu partai politik dengan cara dukung mendukung calon Ketua Partai.

"Kita tidak ada kepentingan mau siapa yang jadi Ketua DPD Golkar Kota Bekasi, yang kita sesalkan keterlibatan mereka sebagai ASN dalam dukung mendukung sebuah partai politik," tegasnya.

Dia menyebut beberapa Camat seperti Camat Bantar Gebang, Camat Jatisampurna, Camat Pondok Melati dan Pondok Gede.

"Iya, kita sangat serius melaporkan hal ini," ujarnya.

Terpisah, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya, Teguh P. Nugroho saat dikonfirmasi mengatakan ASN tidak boleh terlibat dalam kegiatan politik.

"Untuk ASN di Kota Bekasi diharapkan menjaga netralitasnya sebagai Aparatur Sipil Negara. Seharusnya Inspektorat turun tangan," imbuhnya.