Bukan Cuma Beras Dan Mie Instan, Rakyat Butuh Duit Buat Ngopi

RADAR NONSTOP - Ekonomi melorot diberbagai dunia bisa merambah ke Indonesia. Saat ini rakyat di bawah sudah mulai teriak lantaran susah duit. 

"Harusnya bukan hanya Bansos isi beras, mie instan dan minyak goreng. Lha kita butuh duit beli kopi, gas dan sayuran," tegas Pandi warga Kebayoran, Jaksel kepada wartawan, Kamis (6/8).

Hal senada diucapkan Wahyudi. Warga Depok, Jawa Barat ini berharap ada bantuan langsung tunai dari pemerintah. "Masa tiap hari cuma makan mie dan sarden. Kami sambut rencana Jokowi mau kasih duit Rp 600 ribu," ungkap bapak dua anak ini. 

BERITA TERKAIT :
Duit Bansos DKI Rp 802 Miliar, Jangan Sampai Yang Kaya Dapat Bantuan

---

Rakyat Menderita Saat Corona, Koruptor Malah Beli Pabrik Air Minum Di Bogor

---

Sejak Corona kata dia, gajinya dipotong hingga 50 persen. "Listrik bayar, sayur beli, minyak dan gas. Kami dukung lah ada uang tunai," tegas karyawan pabrik ini. 

Begitu juga dengan Hendro. Warga Tangerang Selatan (Tangsel), Banten ini menyatakan, Bansos yang diberikan dari Kemensos tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup. 

"Ini saya narik ojol dari pagi sampai malam cuma dapat 50 ribu. Belum makan dan bensin," ungkap driver ojol ini.  

Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana memberi bantuan berupa uang tunai atau gaji kepada setiap pegawai selama enam bulan. Rencana ini masih digodok oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dan jajarannya.

Adapun, pemberian bantuan tersebut diketahui merupakan salah satu skema dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Rencananya, nominal bantuan yang akan diberikan pemerintah jumlahnya senilai Rp600.000.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengatakan rencana itu masih harus dibahas. Namun rencana itu merupakan alternatif dalam membantu masyarakat kelas menengah.

Uang tersebut nantinya akan diberikan kepada setiap pegawai selama 6 bulan lamanya. Namun demikian, tidak semua pegawai akan mendapat bantuan tersebut.

"Masih dibicarakan di internal pemerintah untuk berbagai alternatif kebijakan tambahan yang akan dilakukan," kata Askolani di Jakarta, Rabu (5/8/2020).