Mahasiswa Pertanyakan Urgensi DPRD Bahas Dharma Jaya Secara Maraton, Apa Karena ‘Basah’?

RADAR NONSTOP - Pembahasan perubahan status PD Dharma Jaya menjadi Perumda oleh DPRD DKI Jakarta secara maraton menyedot perhatian publik.

Pembahasan tersebut dirasa tidak urgen dan terkesan dipaksakan ditengah situasi covid-19 yang terus meningkat. Apa karena Raperda PD Dharma Jaya  tersebut ‘basah’ sehingga lebih diprioritaskan, bahkan dari APBD Perubahan.

Ketua Pimpinan Wilayah Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam (PW. Hima Persis) DKI Jakarta, Ilham Nurhidayatullah mengatakan, DPRD DKI Jakarta dan Pemprov harus mampu memberikan argumentasi yang bisa diterima oleh publik. Ilham menilai, PD Dharma Jaya bukan sekedar aset daerah, melainkan juga bagian dari perangkat milik publik.

"Saran saya lebih baik ini ditunda dulu, karena kondisinya lagi pandemik, tapi kalau misalnya mau di paksakan terus, menurut saya harus diberikan argumentasi yang bisa diterima publik gitu loh, karena BUMD ini kan ya namanya juga Perumda gitu ya itu kan menggunakan aset publik," katanya di Jakarta, Senin (7/9/2020).

Lebih lanjut Mahasiswa dengan gelar Sarjana Hukum ini mengatakan dalam persidangan dewan kali ini, dengan mengedepankan pembahasan PD Dharma Jaya ketimbang APBD Perubahan menandakan bahwa nuansa politik anggarannya sangat kental. Ia mencium adanya aroma persekongkolan antar legislatif dan eksekutif dalam wacana Dharma Jaya ini.

"Melihat agenda yang tersebar sih nampaknya ini semacam kesepakatan tidak tertulis antara Balaikota dan DPRD, agendanya terlihat betul maraton seperti ingin mengejar dan segera mendapatkan," tambahnya.

Ilham menambahkan, mahasiswa sebagai agen kontrol merasa perlu mengawal terus wacana ini. Lantaran menurutnya, Ia meyakini jika Dharma Jaya sudah disahkan manjadi Perumda, akan ada aliran dana daerah yang lebih besar masuk ke Dharma Jaya.

"Wajib hukumnya untuk terus mengawal ini bang, kan jelas menggunakan uang rakyat. Ini pandemi belum surut lho, Jakarta kasus covid-nya terus meningkat, dampak ekonomi nya juga menurun tajam, kenapa engga fokus kesana dulu? Apa karena ini lahan basah?," ujarnya.

Dalam pernyataannya, Ilham menyampaikan pihaknya berencana akan mengkaji lebih dalam serta menyampaikan respon masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Ia menambahkan dari 26 raperda yang masuk pada program pembentukan peraturan daerah (propemperda) tahun 2020, raperda ini yang menjadi prioritas.

"Kami dari mahasiswa tentu akan mengawal terus sampai tuntas, ini semacam ada skala prioritas bagi mereka, ada apa? Dari 26 propemperda, ko ini yang didahulukan? Sebegitu urgen kah? Kenapa engga pos lain dulu? terutama yang ada kaitan dengan pemulihan kondisi masyarakat di masa pandemik ini, Dharma Jaya dengan statusnya tetap PD juga toh masih bisa menyuplai kebutuhan hewani warga Jakarta," pungkasnya.