Dinilai Tidak Transparan, 4 Fraksi Walk Out Paripurna P2APBD 2019

RADAR NONSTOP - Paripurna DPRD DKI Jakarta dengan agenda Pertanggungjawaban Penggunaan APBD (P2APBD) diwarnai aksi walk out dari empat fraksi.

Empat fraksi yang keluar dari ruangan saat rapat adalah Fraksi Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Nasdem, dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Sekretaris Fraksi PAN DPRD DKI Jakarta, Oman Rakindo menegaskan, PAN menolak pengesahan P2APBD lantaran tidak ada tampilan data yang jelas dari penggunaan anggaran di tahun 2019.

"Kami Fraksi PAN tegas menolak  pengesahan P2APBD karena dua alasan. Yang pertama, tidak ada tampilan data yang jelas terkait penggunaan anggaran. Dengan angka SILPA 1,203 triliun, kami butuh detail pengeluaran anggaran di 2019,” katanya di Jakarta (7/9/2020).

Oman juga menambahkan, banyak program atau kegiatan yang dilaksanakan eksekutif melanggar aturan.

“DKI jalan dengan uang rakyat, dari dan untuk rakyat. Harusnya eksekutif beri laporan sesuai dengan azas pengelolaan keuangan daerah, termaktub di pasal 4 PP 58 tahun 2005, yakni transparan, apalagi ke kami dewan, yang merupakan representasi rakyat,” tambahnnya. 

Pengesahan P2APBD dimaksudkan agar dewan dapat segera membahas APBD perubahan. Sebelum melangkah jauh ke sana, Fraksi PAN mengingatkan bahwa sejauh ini, hasil resap aspirasi warga melalui reses dewan tidak diakomodir. 

"Selain masalah transparansi, alasan kedua yang membuat kami harus menolak yakni, karena masih banyak aspirasi dewan yang belum didengarkan. Kami menyerap banyak aspirasi lewat reses. Salah satu cara kami mengajukan suara rakyat ya lewat laporan reses. Tapi tidak ada yang masuk.” tegasnya. 

“Kita bisa lihat data, masih banyak kampung kumuh. Ada 136 kampung kumuh di Ibu Kota yang belum disentuh pemerintah. Aspirasi rakyat di kampung ini yang harus jadi prioritas, tapi sayang tidak di akomodir juga,” tuturnya.

Lebih lanjut Politisi PAN ini juga mengingatkan Anies Baswedan untuk bisa mendengarkan Aspirasi dari DPRD yang merupakan mitra kerja pemerintah.

“Tidak bosan saya mengingatkan gubernur, bahwa ada kami legislatif yang menampung suara rakyat. Oleh karena itu, Pemprov jangan kerja sendiri. Pemprov harus bekerja sesuai keinginan rakyat juga, karena tugas kita mensejahterakan mereka, itu amanah.” pungkasnya.