RADAR NONSTOP - Fraksi PSI walk out dari rapat paripurna pengesahan P2APBD. Sayang, aksi PSI bersama PAN, Golkar Dan Nasdem hanya memukul angin.
Alhasil, paripurna jalan terus dan ketokan palu Ketua DPRD sahkan Perda P2APBD 2019. Lalu apa alasan PSI walk out?
Anggota Fraksi PSI, Eneng Melianasari menuturkan. Aksinya bersama rekan-rekannya tersebut dimotivasi oleh berbagai hal.
BERITA TERKAIT :Tom Lembong Curhat, Jalankan Perintah Jokowi Soal Impor Gula Tapi Berakhir Bui
DPRD Tangsel Tancap Gas, Kebut 12 Raperda Di 2025
“Ada tiga poin penting yang menjadi dasar dari PSI, pertama, akses data penggunaan anggaran dalam bentuk soft file hingga level komponen yang tidak diberikan oleh eksekutif dalam proses pembahasan. Kedua, adanya temuan BPK untuk pembelian alat pemadam kebakaran yang diindikasikan korupsi pembelanjaan tinggi sampai harus dikembalikan sebanyak Rp847 juta. Ketiga, uang Commitmen Fee penyelenggaraan Form E yang tetap dibayarkan,” katanya saat dihubungi lewat pesan WhatsApp di Jakarta, Selasa (8/9/2020).
Lebih lanjut Melianasari mengatakan pemerintah sangat kentara untuk tidak mengakomodir aspirasi masyarakat DKI. Pasalnya, serapan aspirasi dalam kegiatan reses tidak diperlihatkan.
"Ini jadi tuntutan bersama, bahwa aspirasi masyarakat dari hasil-hasil reses harus diakomodir," tambahnya.
Terpantau dilokasi bahwa tidak ditemukan microphone diatas meja anggota sidang. Hal ini pun dibenarkan oleh Eneng. Menurutnya, itu disebabkan karena ini sedang masa covid-19, tidak ada unsur politis dalam setting ruang sidang tersebut.
"Gak menganggu sih padahal, biasa aja. Karena Covid-19 aja gak ada mic sebelumnya ada," pungkasnya.