.png)
RADAR NONSTOP - Wacana debat pasangan capres- cawapres di kampus hampir terbentur aturan perundang-undangan pemilu. Meski begitu, bukan berarti wacana itu tak bisa diakomodasi karena yang terlarang hanya lokasi debatnya.
Komisioner KPU Wahyu Setiawan menjelaskan, UU Pemilu sudah menetapkan bahwa lembaga pendidikan adalah lokasi terlarang untuk melakukan kampanye. Sementara itu, debat merupakan satu di antara sembilan metode kampanye. ”Berarti debat itu kampanye,” katanya.
Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye juga mengatur tegas soal larangan tersebut. Namun demikian, Wahyu mengatakan bahwa masukan dari para paslon tetap akan dibahas di internal KPU. Salah satu usulan yang masih bisa menjadi pertimbangan adalah mengundang civitas academica sebagai audiens dalam debat. “Menurut saya, makin banyak melibatkan audiens semakin baik,” ujar mantan komisioner KPU Jawa Tengah tersebut.
BERITA TERKAIT :Foya-Foya KPU Bak Don Juan, Dari Naik Jet Pribadi & Dugem Hingga Rapat Sana-Sini
Ketua KPU Akui Sewa Jet Pribadi, Tak Membantah Buat Dugem
Wahyu menilai, yang menjadi persoalan hanya lokasinya. ’’Kalau audiensnya adalah civitas academica, boleh saja selama lokasinya tidak di kampus,’’ imbuhnya.
Kampus sebagaimana lembaga pendidikan lainnya harus steril dari segala jenis kegiatan kampanye politik pemilihan. Saat ini KPU sudah mulai merumuskan konsep debat paslon. Debat akan berlangsung lima kali dengan tiga jenis berbeda.
Yakni, debat paslon, debat capres, dan debat cawapres. Saat debat memasuki edisi khusus capres, cawapres tetap hadir tapi tidak ikut berada di panggung. Sebaliknya, saat edisi debat cawapres, capres hanya menjadi audiens.
