.png)
RADAR NONSTOP - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo nampaknya berani mengkritik pemerintah. Bahkan, kader PDIP ini juga menyindir DPR.
Ganjar mengaku menghubungi pemerintah pusat ketika Undang-undang Cipta Kerja mendapat respon negatif di masyarakat.
Ia pun sepakat bahwa terdapat keteledoran eksekutif dan legislastif dalam menyusun uu sapu jagad itu.
BERITA TERKAIT :Gubernur Baru Jakarta Dapat Anggaran Rp 91 Triliun
Pokir DPRD Kota Bekasi Jangan Jadi Alat Tutup Mulut
"Pagi-pagi, mas Pratik (Mensesneg Pratikno) saya kontak. Saya bilang, 'Mas, salah Mas'. Lalu 'ho oh' dia bilang begitu," ujar Ganjar dalam talkshow bertajuk "Telaah UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja" yang digelar secara daring, Selasa (17/11/2020).
"Siapa yang teledor, ya pemerintah dan DPR salah. Titik. Mau kita marah ya marah saja. Nah sekarang kita carikan solusinya," lanjutnya.
Ganjar pun mengungkapkan, kesalahan ketik seperti itu bukan baru terjadi saat ini. Kondisi serupa menurutnya pernah terjadi di UU Pemerintahan Daerah (Pemda) pada masa reformasi.
"UU Pemda waktu dulu zaman reformasi me-refer salah. Sama. Tidak ada pasal yang di-refer. Secara penulisan typo-typo begini juga," kata Ganjar.
Lebih lanjut, dia pun menyebut pemerintah bersalah dalam proses penyusunan UU Cipta Kerja. Ganjar menyebut komunikasi yang dilakukan pemerintah dalam menyusun UU ini buruk. "Karena kita tidak mau membuka informasi ini, itu saja. DPR juga tidak salah-salah amat," ungkap Ganjar.
Diketahui, Ganjar memang lagi naik daun karena surveinya lebih tinggi dari kader PDIP lainnya seperti Puan Maharani. Bahkan, Ganjar berhasil mengalahkan Prabowo, Anies Baswedan, Sandiaga Uno dan Ridwan Kamil serta ketua umum parpol.
