Penangkapan Menteri KKP Dikaitkan Pencapresan Prabowo, Pengamat Nilai Terlalu Tendensius

RADAR NONSTOP- KPK telah menetapkan tersangka terhadap Edhy Prabowo selaku Menteri Kelautan dan Perikanan serta tujuh orang lainnya terkait ekspor benih lobster. Penangkapan ini sontak memunculkan beragam tanggapan netizen kepada Prabowo Subianto, mulai dari meminta dirinya mundur dari jabatan Menteri Pertahanan hingga mengatakan bahwa pupus sudah niat Prabowo untuk maju pilpres 2024.

Menanggapi hal ini Pengamat Politik Nasional Tamil Selvan menilai bahwa tudingan yang ditujukan kepada Prabowo Subianto terlalu tendensius dan tidak berdasar. Pengamat yang akrab disapa Kang Tamil ini menilai bahwa korupsi merupakan persoalan mental pejabat publik dan tidak dapat dikaitkan secara integritas kepada orang lain.

"Saya lihat banyak tudingan tendensius kepada Prabowo pasca penangkapan Menteri KKP. Begini ya, korupsi itu adalah masalah mental seseorang, secara citra ini tidak bisa dikaitkan dengan integritas aktor politik lain. Kita harus fair, apakah ketika kader PDIP korupsi, lantas kredibilitas Pak Jokowi ikut turun? tidak boleh begitu cara berfikir kita," tutur Kang Tamil kepada awak media, Kamis, 26/11/2020.

Kang Tamil mengatakan sebagai partai yang baru pertama kali masuk dalam pemerintahan, tentu penangkapan Edhy Prabowo mengerus citra Partai Gerindra. Namun pengamat ini berpendapat bahwa dalam dinamika berpolitik, hal itu adalah proses pendewasaan sebuah partai politik.

"Kalau penangkapan Edhy Prabowo mengerus citra Gerindra, tentu iya. Namun ini dinamika pendewasaan politik dan menjadi pembelajaran bagi partai politik untuk bisa lebih jeli dalam memilih kader-kader yang berintegritas," jelas Kang Tamil.

Lebih lanjut Kang Tamil mengatakan bahwa ada yang salah dengan sistem pemerintah kita, sehingga korupsi bukan lagi menjadi masalah integritas namun sudah menjadi sistem yang menjebak.

"Korupsi ini bukan hanya soal integritas. Saya lihat ada sebuah sistem yang tanpa sadar menjerumuskan para pejabat publik. Saya yakin jika dicari kekhilafannya, tidak satupun pejabat publik yang lolos dari jerat KPK, namun dalam hal penangkapan tentu ada mekanisme hukum terkait adanya alat bukti, dan juga tidak terlepas dari kepentingan politik," tutup Kang Tamil.