Kamis,  04 March 2021

Petisi Tolak Kenaikan Gaji Para Politisi Kebon Sirih  

NS/RN
Petisi Tolak Kenaikan Gaji Para Politisi Kebon Sirih  
Ilustrasi Gedung DPRD DKI.

RADAR NONSTOP -  Rancangan anggaran Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang digarap DPRD DKI Jakarta makin heboh. Kali ini, penolakan datang dari masyarakat dengan petisi 'Tolak Kenaikan Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI'. 

Petisi yang diunggah di website www.change.org tersebut beredar ramai di jagat maya. Petisi diunggah sejak Kamis 3 Desember 2020 malam itu sudah ditandatangani ribuan orang hingga Sabtu 5 Desember 2020. 

Petisi itu dibuat oleh Miraj Yusuf Al Farisy yang ditujukan kepada para politisi Kebon Sirih dan Pemprov DKI Jakarta. Dalam pesannya, Miraj menuliskan kegelisahan dirinya mendengar kenaikan gaji dan tunjangan wakil rakyat di tengah rakyat yang kesulitan karena pandemi.

BERITA TERKAIT :
Jokowi Aja Cabut Perpres Miras, Masa Ketua DPRD DKI Ogah Teken Penjualan Saham Bir
Prasetio Akui Tolak Anies Jual Pabrik Bir Milik Pemprov DKI, Ini Alasannya?

Gaduh RKT berawal dari Fraksi PSI. Partai ini mendadak menolak RKT. Padahal, saat rapat gabungan pimpinan fraksi sudah sepakat soal RKT. Entah kenapa di luar rapat, PSI mendadak menolak RKT. 

Rancangan anggaran RKT rencananya setiap anggota legislatif dialokasikan anggaran sebesar Rp8,3 miliar.

Padahal jika dilihat dari rincian per anggota mendapatkan dana biasa saja. Artinya tidak ada kenaikan gaji dewan.

Di DPRD DKI Jakarta, ada 106 anggota legislatif. Dengan demikian, anggaran RKT tahun 2021 yang diajukan mencapai Rp888 miliar.