Rapat Paripurna, Pras Sindir PSI Berkoar Soal RKT Di Medsos

RADAR NONSTOP - Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi pada rapat Paripurna DPRD DKI, senin, 7 Desember 2020 kemarin menyindir sikap anggota dewan menyebarkan informasi belum final  yang akhirnya menjadi kebohongan publik.

Prasetio mengungkapkan, untuk permasalahan yang tengah dibahas atau sekalipun belum dibahas, sebaiknya itu dibicarakan terlebih dahulu di internal dewan.

"Kalau ada permasalahan-permasalahan yang sebelumnya dibahas, atau belum dibahas, ayo kita diskusi di dalam DPRD itu sendiri, bukan dia bicara di media sosial," ujar Pras pada Rapat Paripurna di Gedung Dewan, Jakarta (7/12/2020).

BERITA TERKAIT :
Tom Lembong Curhat, Jalankan Perintah Jokowi Soal Impor Gula Tapi Berakhir Bui

---

DPRD Tangsel Tancap Gas, Kebut 12 Raperda Di 2025

---

Pimpinan dewan yang biasa dipanggil Pras itu pun menyebutkan bahwa pernyataan yang muncul ditengah masyarakat terkait kenaikan gaji dan tunjungan dewan adalah kebohongan publik, itu sebabnya, menurut Pras, ia menyampaikan rilis.

"Makanya kemarin saya memutuskan rilis. Ada beberapa rilis saya katakan bahwa itu adalah pembohongan publik." katanya.

Lebih lanjut, Politisi PDI Perjuangan itu meminta masyarakat tidak terpancing dengan informasi yang simpang siur soal gaji dewan yang mencapai Rp 700 jutaan.

"Sekarang saya nyatakan, saya pimpinan anggota DPRD, itu semua terevaluasi dan kembali ke APBD 2020," ungkapnya.

Untuk diketahui, Fraksi Partai Solidatitas Indonesia (PSI) adalah yang paling awal menyatakan penolakan tersebut. Meskipun, menurut Pras pada pembahasan di rapat panitia khusus RKT, dua orang anggota dewan PSI ikut menyetujui dan menanda tangani notulensi.

Penolakan dari PSI tersebut dipertegas dalam konferensi Pers secara virtual DPW PSI DKI Jakarta yang disampaikan langsung oleh ketua DPW PSI, Michael Vicyor Sianipar.

“Kami tentu berharap dari hari ini sampai dengan Senin minggu depan akan ada partai-partai lain juga yang bisa menyatakan sikap, apakah menyetujui atau seperti PSI menyatakan dengan tegas menolak,” ujar  Michael Victor Sianipar dalam diskusi virtual, Kamis (3/12).