Jumat,  05 March 2021

Takut Dikorupsi Lagi, Plt Mensos (Muhadjir) Berikan Duit Bansos Tunai 

NS/RN/NET
Takut Dikorupsi Lagi, Plt Mensos (Muhadjir) Berikan Duit Bansos Tunai 
Muhadjir Effendy

RADAR NONSTOP - Agar tepat sasaran dan tidak ada lagi aksi duit fee, Bansos bakal dibagikan dengan sistem uang tunai.

Hal ini ditegaskan Pelaksana tugas (Plt) Menteri Sosial (Mensos) RI Muhadjir Effendy. Dia mengatakan pemerintah akan menyalurkan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat yang terdampak Covid-19 di wilayah Jabodetabek berupa bantuan sosial tunai (BST) pada 2021. 

"Teknisnya masih harus berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta," katanya di Gedung Kementerian Sosial Jakarta, Senin (14/12).

BERITA TERKAIT :
Tak Temukan Barang Bukti di Rumahnya, KPK Panggil Ihsan Yunus Terkait Korupsi Bansos
Politisi PDIP Ihsan Yunus Terseret Korupsi Bansos, Rumah Digeledah KPK

Untuk bansos di luar Jabodetabek, katanya, yakni bansos reguler dan jaring pengaman sosial Covid-19 tetap dilakukan seperti biasanya. Untuk kartu sembako atau bantuan pangan nontunai (BPNT) jumlahnya mencapai 18,8 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Selanjutnya untuk program keluarga harapan (PKH), yakni 10 juta KPM, sedangkan BST khusus penanganan Covid-19 Kemensos akan menyalurkan untuk 10 juta KPM. Tidak hanya itu, pemerintah juga akan menambah bantuan yang bersumber dari dana desa atau BLT Desa sekitar 7,8 juta KPM.

"Jadi itu yang tetap disalurkan. Kemudian untuk satuan berapa jumlah per bulan dan KPM untuk sementara Rp200 ribu, tetapi kemungkinan akan dinaikkan jadi Rp300 ribu," kata Menko PMK tersebut.

Terkait penyaluran BST, eks menteri pendidikan dan kebudayaan tersebut mengatakan tidak semua calon penerima bantuan memiliki akun. Sebab itu, Kemensos membuka opsi untuk mengantarkan langsung kepada penerima melalui jasa PT Pos.

Selain itu, Kemensos juga akan memastikan bantuan tersebut betul-betul tepat sasaran. Artinya, uang yang diberikan itu hanya digunakan untuk kepentingan yang penting-penting saja.

Sebab, ia mengakui salah satu kelemahan dari BST ialah pemerintah tidak bisa mengontrol penggunaan bantuan setelah diberikan. Dikhawatirkan uang itu digunakan untuk membeli rokok dan sebagainya.

"Berdasarkan survei, uang itu digunakan untuk beli kebutuhan pokok dan nomor tiga untuk beli rokok," ujarnya.

Kemensos, ujarnya, masih memikirkan cara atau langkah yang tepat agar bansos tersebut digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan pokok.