Jelang PSBB Ketat Jawa-Bali, Ini Saran Demokrat Untuk Pemerintahan Jokowi

RADAR NONSTOP - Menanggapi keputusan Pemerintah Pusat terkait Pembatasan Sosial Berskala Besar untuk Pulau Jawa dan Bali yang akan diberlakukan mulai tanggal 11 hingga tanggal 25 Januari 2021, Anggota DPRD DKI Fraksi Demokrat, Mujiyono mendukung langkah Pusat tersebut guna memutus penularaan covid-19.

Namun demikian, Mujiyono meminta agar Pemerintah Pusat dalam pemberlakuan PSBB ketat tersebut juga memperhatikan beberapa hal. Misalnya, menyoal data penerima bansos, ia meminta Kemensos meningkatkan akurasi data agar penyaluran bansos tepat sasaran serta menutup potensi terjadinya korupsi.

"Kementrian Sosial harus bekerja keras dalam waktu singkat untuk meningkatkan akurasi data penerima bansos yang meliputi kualitas penerima bantuan, transparansi dan pemutakhiran. Sehingga efektivitas penyaluran bantuan menjadi lebih tepat sasaran, tepat guna dan menutup potensi terjadinya froud yang mengarah kepada terjadinya tindak pidana korupsi," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (7/1/2021).

BERITA TERKAIT :
DPRD Tangsel Tancap Gas, Kebut 12 Raperda Di 2025

---

PPP DKI Aja Ambruk, RIDO Bisa Kena Prank Sandiaga Uno?

---

Ketua Komisi A DPRD DKI ini pun meminta Pemerintah Pusat untuk memastikan kesiapan bahan pokok, baik dari segi ketersediaan maupun keterjangkauan harga beli masyarakat. Selain itu, ia pun menyebutkan pentingnya relaksasi terhadap dunia usaha yang akan terkena dampak selama PSBB ketat diberlakukan.

"Jaga kecukupan dan keterjangkauan dari bahan-bahan pokok, khususnya di daerah yang melaksanakan PSBB. Juga, berikan relaksasi yang diperlukan bagi dunia usaha yang pasti akan sangat terpukul oleh kebijakan PSBB," ungkapnya.

Anak buah AHY ini pun mengingatkan pemerintah atas ketersediaan Rumah Sakit serta tenaga kesehatan yang menangani covid-19 untuk lebih ditingkatkan. Ia menyarankan agar dapat memobilisasi tenaga kesehatan di daerah dengan tingkat penularan covid rendah, sehingga bisa diperbantukan di Jawa-Bali. Kemudian, lanjut Mujiyono, tempat isolasi mandiri pun perlu diperbanyak.

"Kapasitas Rumah Sakit penanganan covid-19 dan dukungan tenaga kesehatan perlu ditingkatkan. Perlu dipikirkan untuk memobilisasi sementara nakes pada daerah dengan tingkat penularan rendah, atau minta dukungan kesehatan dari negara sahabat yang sudah berhasil mengendalikan pandemi covid-19. Lalu, lokasi isolasi mandiri juga perlu diperbanyak secara signifikan," jelasnya.

Lebih lanjut, Mujiyono mengatakan protokol kesehatan serta pengawasan akses masuk Jawa-Bali perlu ditingkatkan. Ia menilai, pengawasan jalur darat seringkali mengalami kendala teknis sehingga pengawasan menjadi tidak maksimal.

Mujiyono juga menyatakan perlunya kampanye program vaksin secara baik dan massif, hal itu untuk upaya untuk melawan kontra narasi yang menolak vaksinasi covid-19 tersebut.

"Perketat prokes dan pengawasan warga yang masuk ke pulau Jawa-Bali maupun pergerakan antar daerah di pulau Jawa-Bali baik melalui udara, laut atau darat. Khusus jalur darat, perlu perhatian khusus mengingat adanya kendala teknis untuk melakukan pembatasan mobilitas," ucapnya.

"Program vaksinasi perlu dikampanyekan dengan baik guna melawan kontra narasi yang dibangun untuk menolak vaksinasi yang dicanangkan pemerintah," pungkasnya.