Kamis,  04 March 2021

RS Di Daerah Parah, Warga Luar Lebih Nyaman Berobat Corona Di Jakarta  

NS/RN/NET
RS Di Daerah Parah, Warga Luar Lebih Nyaman Berobat Corona Di Jakarta  
Ruang perawatan pasien Corona di RSUD milik Jakarta. Foto: antaranews

RADAR NONSTOP - Minimnya fasilitas dan ruang yang tidak memadai membuat pasien Corona lari ke Jakarta. Mereka, lebih percaya berobat ke RSUD milik Pemprov DKI Jakarta.

Data yang terungkap ada sekitar 26 persen yang positif dan berobat di Jakarta adalah warga luar. Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengatakan, bahwa ada keterkaitan antara satu dengan wilayah yang lain dalam penanganan Covid-19. Dia menyebut bahwa DKI Jakarta dan daerah lain satu sama lain saling mempengaruhi.

“Jakarta dengan daerah-daerah sekitarnya itu saling mempengaruhi, tidak jalan sendiri-sendiri,” katanya saat konferensi pers, Sabtu (9/1/2021).

BERITA TERKAIT :
Jakarta Lebih Sehat Dari Washington, D.C, New York Dan Paris 
Corona DKI Mulai Landai, Kasus Positif Menurun, Zona Merah Hilang

Dia menyebutkan, salah satunya data positif dari laboratorium yang ada di DKI Jakarta. Dia mengatakan bahwa 2% kasus positif temuan laboratorium di Jakarta merupakan warga Bodetabek (Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi).

“Selama bulan Desember Laboratorium di Jakarta menemukan 63.742 kasus positif. Dan dari 63 ribu itu, 26 persen adalah warga Bodetabek. Lalu 74 persen adalah warga Jakarta,” ujarnya.

Begitu juga dengan fasilitas kesehatan. Menurutnya dari pasien yang dirawat tidak semua warga DKI Jakarta. Menurutnya hanya 72-76% yang merupakan warga DKI Jakarta.

“17-18 persen warga Bodetabek. Dan ada 7-10 persen warga luar Jabodetabek. Jadi dari luar Jabodetabek pun datang ke Jakarta untuk perawatan," ungkapnya.

Anies menilai, hal ini menunjukkan bahwa untuk bisa mengendalikan penularan covid ini harus ada aktivitas pengendalian bersama.

“Jakarta punya keterkaitan dengan wilayah di sekitarnya. Dan saya yakin di kawasan tetangga kita pun ada sebagian yang dirawat pun adalah warga Jakarta,” ujarnya.

Dia pun mendukung sepenuhnya keputusan pemerintah pusat untuk melakukan pengetatan dalam rangka melakukan pengendalian secara integral khususnya wilayah Jabodetabek.

“Karena kita bisa melakukan pengawasan pembatasan secara simetris bersama-sama. Jadi kalau kita hanya membatasi wilayah tertentu saja sebagian lain tetap berkegiatan maka ikhtiar memutus mata rantai itu tidak akan optimal,” pungkasnya.