Ini Gebrakan Joe Biden Untuk Pejuang Palestina (PLO)

RN - Presiden AS Joe Biden terus melakukan gebrakan. Kebijakan Donald Trump yang ngaco satu persatu dibenahi. 

Kali ini Joe Biden membuka kantor Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) di Washington. Kantor para pejuang kemerdekaan Palestina itu sempat ditutup di era Donald Trump.

PLO adalah organisasi yang dibentuk pada 28 Mei 1964 dengan tujuan untuk kemerdekaan Palestina. PLO terus memperjuangkan kemerdekaan Palestina.

BERITA TERKAIT :
60 Hari Jelang Berakhir Masa Jabatan, Joe Biden Kompori Ukraina Bom Rusia 

---

Puji Bahasa Inggris Prabowo, Donald Trump Janji Mau Ke Indonesia 

---

Pemimpin Palestina menyambut baik niat pemerintahan baru AS itu. Pembukaan tersebut dilakukan setelah di masa kepresidenan Donald Trump kantor PLO tersebut ditutup.

"Kami menyambut baik isi pidato perwakilan pemerintah AS di Dewan Keamanan (PBB) kemarin," kata pejabat senior partai Fatah, Jibril Rajoub, seperti dilansir dari AFP, Kamis (28/1/2021).

"Pembukaan konsulat Yerusalem timur, pembukaan kembali kantor PLO di Washington, dan komitmen pemerintah AS yang baru untuk solusi dua negara merupakan indikator positif," katanya.

Sebelumnya pada hari Selasa (26/1) waktu setempat, utusan sementara Washington untuk PBB, Richard Mills mengatakan bahwa Presiden AS Joe Biden yang baru dilantik bermaksud untuk "memulihkan keterlibatan AS dengan Palestina-Israel."

"Biden bermaksud memulihkan program bantuan AS yang mendukung pembangunan ekonomi dan bantuan kemanusiaan bagi rakyat Palestina serta mengambil langkah untuk membuka kembali misi diplomatik yang ditutup oleh pemerintahan AS sebelumnya," tambah Mills.

Di bawah pemerintahan Trump, AS menghentikan dukungan untuk badan bantuan PBB untuk pengungsi Palestina, UN Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA) dan menutup kantor penghubung Palestina di Washington.

Pada saat yang sama, pemerintahan Biden juga meningkatkan dukungannya terhadap Israel, dengan tetap mengakui Yerusalem sebagai ibu kotanya dan menyatakan pemukiman tidak boleh dianggap sebagai pelanggaran hukum internasional.

"Kami berharap bahwa pemerintahan baru akan menaikkan 'kartu merah' untuk langkah perluasan sepihak Israel yang melemahkan kemungkinan munculnya negara berdaulat merdeka Palestina," kata Rajoub.

Wakil Sekretaris Jenderal Liga Arab, Hossam Zaki, mengumumkan bahwa para menteri luar negeri negara-negara anggota Liga Arab akan bertemu di Kairo, Mesir pada 8 Februari mendatang untuk membahas masalah Palestina.