SBY Sebut Difitnah Biayai Aksi 212 Oleh Jenderal Bintang Empat

RN - Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat (PD) Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) curhat. Dia merasa keadilan tidak pernah datang. 

SBY menuding jenderal bintang empat yang telah membisiki Presiden Jokowi. Hal itu dikatakan SBY dalam sebuah video yang beredar Rabu (24/2).

Awalnya SBY berbicara mengenai keadilan. Sejumlah peristiwa disinggung olehnya, mulai dari disebut membiayai Aksi 212 pada 2016 hingga soal bendera partainya dirobek-robek.

SBY awalnya menceritakan kediamannya di Kuningan, Jakarta Selatan, digeruduk massa. Menurutnya, peristiwa tersebut terjadi menjelang pencoblosan Pilgub DKI 2017, yang kala itu putranya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menjadi salah seorang calon gubernur.

"Dulu, di tahun 2017, ketika tengah digelar Pilkada Jakarta, dan AHY menjadi salah satu calon gubernur, rumah saya di Kuningan digeruduk oleh ratusan massa. Sebenarnya banyak yang tahu siapa penggerak dari aksi penggerudukan itu. Namun, hingga kini, keadilan tidak pernah datang," kata SBY dalam sebuah video, Rabu (24/2/2021).

"Satu hari menjelang pemungutan suara Pilkada Jakarta 2017, saya kembali mendapatkan fitnah yang kejam, yang dilakukan oleh seseorang yang dekat penguasa. Ketika saya gunakan hak saya untuk mengadukan pemfitnah itu ke pihak kepolisian, keadilan yang saya harapkan juga tidak pernah tiba," imbuhnya.

Peristiwa selanjutnya yang diulas SBY, yakni perihal perobekan bendera Partai Demokrat pada Desember 2018. Dia mengaku saat itu memerintahkan kadernya untuk tidak melakukan aksi balas dendam.

"Kemudian, pada bulan Desember 2018 ketika saya tengah menghadiri kegiatan Partai Demokrat di Pekanbaru, ratusan bendera dan baliho yang ada foto saya dan foto almarhumah Ibu Ani direbahkan, dirobek-robek dan dibuang ke selokan-selokan," ucap SBY.

"Di tengah rasa kesedihan dan kemarahan kader Demokrat di Riau, sambil secara tegas saya larang mereka melakukan pembalasan, yang sangat ingin mereka lakukan demi kehormatan partai. Waktu itu yang kami harapkan hanyalah tegaknya hukum dan keadilan. Sayang, keadilan itu hanyalah sebuah harapan," sambung dia.

Kemudian, yang agak panjang ulasannya adalah perihal tuduhan menunggangi dan mendanai Aksi 212 pada akhir 2016. SBY mengaku ketika itu dia mendapat laporan bahwa tuduhan bahwa dia yang menunggangi Aksi 212 sudah masuk telinga Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Para kader Demokrat tahu bahwa pada tanggal 2 Desember 2016 yang lalu di Jakarta ada aksi massa yang jumlahnya sangat besar, yang kemudian terkenal dengan sebutan Aksi 212," sebut SBY.

"Ternyata ada laporan, baik yang secara serius disampaikan kepada Presiden Jokowi, maupun yang tidak, yang mengatakan bahwa SBY-lah yang menunggangi, dan yang juga mendanai Aksi 212 itu," lanjutnya.

Menurut SBY, orang yang memberikan informasi bahwa dia yang menunggangi Aksi 212 adalah jenderal bintang empat. Namun SBY tidak mengungkapkan dari institusi mana jenderal bintang empat itu berasal. SBY pun mengaku mendapatkan informasi tersebut juga dari jenderal bintang empat.

"Informasi itu disampaikan kepada saya oleh seorang petinggi 'berbintang empat', dan konon yang melaporkan kepada Presiden Jokowi adalah petinggi 'bintang empat' yang lain," terangnya.

SBY mengaku sempat mengonfirmasi perihal informasi yang dia dapat ke Wakil Presiden saat itu, Jusuf Kalla (JK). JK pun, sebut SBY, membenarkan bahwa Jokowi telah menerima laporan perihal SBY menunggangi Aksi 212.

"Ketika saya lakukan konfirmasi kepada Pak Wiranto, Menko Polhukam, dan juga Pak Jusuf Kalla, Wakil Presiden, keduanya membenarkan bahwa memang ada laporan seperti itu kepada Presiden Jokowi. Sementara itu, di sebuah lembaga resmi pemerintah juga dibangun opini, tentang keterlibatan Partai Demokrat," papar SBY.

Lebih lanjut, SBY menegaskan bahwa isu dia menunggangi Aksi 212 adalah fitnah. Presiden ke-6 RI itu mengaku sudah memohon agar namanya dan nama Partai Demokrat dibersihkan.

"Para kader, semuanya itu fitnah yang kejam, keterlaluan, dan 100 persen tidak benar. Saya bersedia bersumpah di hadapan Allah SWT. Saya juga siap dipertemukan dengan siapa pun yang memberikan laporan itu, kalau perlu di depan publik, agar rakyat tahu siapa yang berdusta, dan agar kebenaran segera terkuak," sebut SBY.

"Waktu itu saya hanya memohon dibersihkannya nama saya dan nama Partai Demokrat. Namun apa yang kita harapkan memang tidak mudah terwujud. Saya mengira ketika ada fitnah yang ditujukan kepada siapa pun, tindakan yang diambil sama," imbuhnya.