Pernyataannya Kerap Jadi Bias, Jokowi Perlu Jubir Dari Kalangan Komunikolog

RN- Setelah dihebohkan dengan UU Minuman Keras yang beberapa waktu lalu telah dinyatakan dicabut oleh Presiden Jokowi, kini pernyataan Jokowi kembali menuai kontroversi.

Pasalnya Jokowi mengatakan agar mencintai produk dalam negeri, sekaligus ia juga mengajak agar membenci produk-produk luar negeri.

"Ajakan-ajakan untuk cinta produk-produk kita sendiri, produk-produk Indonesia, harus terus digaungkan, produk-produk dalam negeri. Gaungkan juga benci produk-produk dari luar negeri," ungkap Jokowi pada rapat kerja nasional Kementerian Perdagangan tahun 2021 di Istana Negara, Jakarta, Kamis (4/3).

Menyikapi hal ini, Komunikolog Politik Nasional Tamil Selvan mengatakan bahwa Jokowi perlu memiliki staff atau juru bicara dari kalangan Komunikolog. Hal ini dimaksudkan untuk mendesign diksi-diksi Jokowi kepada masyarakat agar tidak mengundang kegaduhan.

"Pemilihan tata bahasa itu penting. Saat ini saya lihat lending sektor Pak Jokowi dalam berwacana selalu mengundang kegaduhan, padahal maksud dan tujuannya baik. Saran saya Pak Jokowi berhemat dalam bicara, dan tunjuk juru bicara dari Kalangan Komunikolog," ungkap Ketua Forum Politik Indonesia ini kepada awak media, Jumat (5/3).

Pria yang pernah menjabat sebagai tenaga ahli bidang politik di Partai Gerindra ini menyatakan bahwa ada sebagian social power yang selalu berseberangan dengan pandangan Jokowi, dan hal ini tidak terlepas dari pemilihan pilprea 2019.

"Ingat Pilpres 2019 ada 45% masyarakat yang tidak memilih Pak Jokowi. Social power ini sering ditunggangi untuk selalu bersikap apatis pada pandangan Pak Jokowi. Secara politik ini telah disiasati dengan mengandeng Pak Prabowo, namun secara Komunikasi pandangan seorang presiden perlu didesign sehingga memperkecil potensi penolakan di masyarakat, dan itu keahlian Komunikolog," jelas Kang Tamil

Kang Tamil juga mengatakan bahwa perlu mengandeng influencer kelas satu yaitu para Ketua-ketua Partai politik dan Ketua Ormas Agama untuk membantu menyampaikan pandangan seorang presiden sehingga potensi penolakan dapat diperkecil.

"Posisi Pak Jokowi sebagai presiden saat ini tidak memiliki kharisma absolute power seperti Presiden Sukarno dan Suharto, sehingga perlu influencer kelas satu, yaitu mereka yang memimpin organisasi besar dan mempunyai loyalis yang jelas seperti ketua parpol dan ormas agama, sehingga lending sektornya aman dan potensi penolakan kecil," ungkapnya (***)