Demokrat Diambil Moeldoko, Mahfud MD Sebut Kasus PKB Gus Dur Era Megawati Dan SBY 

RN - Desakan SBY dan AHY agar Mahfud MD turun tangan ditanggapi santai. Menko Polhukam ini membandingkan kasus konflik PKB.

Kata Mahfud, pemerintah tidak bisa ikut campur melarang atau mendorong kegiatan yang diklaim Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat (PD) di Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut). 

Mahfud mengatakan hal itu berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

"Sesuai UU 9/98 Pemerintah tak bisa melarang atau mendorong kegiatan yang mengatasnamakan kader Partai Demokrat di Deliserdang," kata Mahfud melalui akun Twitter resminya, @mohmahfudmd, Sabtu (6/3/2021).

Mahfud kemudian mencontohkan persoalan internal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang pernah terjadi saat era kepemimpinan Megawati Soekarnoputri. Saat itu, kata Mahfud, pemerintah tidak mencampuri perebutan PKB oleh Matori Abdul Jalil dari Abdurrahman Wahid (Gus Dur) karena hal tersebut merupakan permasalahan internal partai.

"Sama dengan yang menjadi sikap pemerintahan Bu Mega pada saat Matori Abdul Jalil (2020) mengambil PKB dari Gus Dur yang kemudian Matori kalah di pengadilan (2003). Saat itu Bu Mega tak melarang ataupun mendorong karena secara hukum hal itu masalah internal PKB," tuturnya.

Mahfud juga mencontohkan persoalan internal PKB versi Parung dan Ancol saat era kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Mahfud menyampaikan pemerintah saat itu juga tidak dapat melarang karena persoalan itu menyangkut urusan internal PKB.

"Sama juga dengan sikap Pemerintahan Pak SBY ketika (2008) tidak melakukan pelarangan saat ada PKB versi Parung (Gus Dur) dan versi Ancol (Cak Imin). Alasannya, itu urusan internal parpol," ujarnya.

Lebih lanjut Mahfud menyampaikan acara yang diklaim sebagai KLB Demokrat kemarin merupakan masalah internal PD. Pemerintah, kata Mahfud, juga belum menerima laporan atau permintaan legalitas hukum baru dari PD.

"Bagi Pemerintah sekarang, ini peristiwa Deliserdang merupakan masalah internal PD. Bukan (minimal belum) menjadi masalah hukum. Sebab belum ada laporan atau permintaan legalitas hukum baru kepada Pemerintah dari Partai Demokrat. Pemerintah sekarang hanya menangani sudut keamanan, bukan legalitas Partai," ujarnya.

Acara yang diklaim KLB ini sebelumnya digelar di The Hill Hotel and Resort, Deli Serdang, Sumut, sejak Jumat (5/3) siang. Kongres itu memutuskan Kepala KSP Moeldoko sebagai Ketua Umum PD.

Setelah terpilih menjadi Ketua Umum, Moeldoko menyampaikan apresiasi kepada peserta KLB. Dia mengatakan KLB ini telah melahirkan Partai Demokrat yang demokratis.

Sementara Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) buka suara terkait KLB Demokrat di Deli Serdang, Sumut. SBY menyindir upaya KLB yang awalnya hanya disebut ngopi-ngopi oleh Kepala KSP Moeldoko.

Awalnya SBY mengungkit kembali upaya Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang sempat mengirimkan surat ke Presiden Jokowi terkait keterlibatan Moeldoko dalam upaya kudeta PD. Dia menyebut AHY bahkan menyampaikan persoalan ini ke publik.

"Satu bulan yang lalu kita semua masih ingat ketika Ketum Partai Demokrat AHY secara resmi mengirimkan surat kepada Yang Mulia Bapak Presiden Jokowi tentang keterlibatan KSP Moeldoko dalam gerakan penggulingan kepemimpinan Partai Demokrat yang sah dan setelah itu Ketum AHY menyampaikan ke publik tentang gerakan kudeta ini," kata SBY saat konferensi pers di kediamannya, Cikeas, Jakarta Timur, Jumat (5/3).

Dia juga menyindir Moeldoko, yang saat itu menyebut hanya 'ngopi-ngopi' dengan para kader Demokrat. Namun, kata dia, semua klaim tersebut terbantahkan pada hari ini. Dia menilai Moeldoko beserta sejumlah mantan kader Demokrat melakukan perebutan kepemimpinan secara tidak terpuji.

"Tetapi hari ini sejarah telah mengabadikan apa yang terjadi di negara yang kita cintai ini. Memang banyak yang tercengang, banyak yang tidak percaya bahwa KSP Moeldoko yang bersekongkol dengan orang dalam benar-benar tega dan dengan darah dingin melakukan kudeta ini. Sebuah perebutan kepemimpinan yang tidak terpuji, jauh dari sikap kesatria dan nilai-nilai moral," jelas SBY.