Asal Jeplak Rani Dibantah Wagub, FPPJ: Bos Gerindra DKI Emang Siapa Ya?

RN - Tudingan kalau bantuan langsung tunai atau BST dipotong dibantah. Lucunya tudingan itu diucapkan Ketua Fraksi Gerindra di DPRD DKI Jakarta Rani Mauliani. 

Nah yang membantah adalah Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria alias Ariza. Diketahui, Ariza adalah Ketua Gerindra DKI Jakarta.

Tudingan Rani dan bantahan Ariza adalah sinyal kalau internal Gerindra DKI Jakarta sepertinya tidak solid. "Ada kesan bantahan Ariza adalah untuk menjawab Rani. Apa Gerindra tidak kompak?," ucap Ketua Forum Pemuda Peduli Jakarta (FPPJ), Endriansah kepada wartawan, Sabtu (13/3).

Aktivis yang biasa disapa Rian ini menilai, Rani menuding BST seperti bukan seorang anggota DPRD. "Karena dia bicara tanpa data. Nah, Ariza sebagai bosnya Gerindra DKI pastinya malu dong, masa ketua fraksi bicara asal jeplak aja," sindirnya.

Sebagai ketua fraksi kata Rian, harusnya Rani bicara fakta dan data. "Kalau memang benar laporkan dong ke bosnya yakni Wagub (Ariza-red) jangan asal jeplak dan cuap-cuap aja. Bikin gaduh aja, ingat rakyat lagi susah karena Corona," bebernya. 

Rian menduga ada kelompok atau geng tertentu di internal Gerindra yang ingin menggerogoti kewibawaan Ariza. "Rani itukan juga sekretaris DPD, harusnya kalau ada masalah langsung aja telpon Ariza. Kenapa cuap-cuap di media, jadi ada kesan kalau Gerindra bukan komando Ariza. Pertanyaan dasar sebenarnya siapa sih bos Gerindra DKI?" sindirnya.

Seperti diberitakan, Ariza menyakini pemotongan dana BST tidak akan terjadi. Karena BST DKI disalurkan secara non tunai melalui ATM Bank DKI.

"Terkait bansos dipotong, sekali lagi, tidak mungkin bansos dipotong, kenapa? Karena yang jadi kewajiban pemprov kami sampaikan APBD melalui Bank DKI langsung masuk ke ATM. Jadi tidak mungkin ada pemotongan karena itu langsung ke ATM masing-masing dan tidak berkurang satu perak pun," kata Riza di Jakarta, Jumat (12/3/2021).

Kendati demikin, Ariza meminta kepada masyarakat untuk melaporkan bila terjai pemotongan dana BST.

"Silahkan buktikan kalau ada yang disampaikan (bansos) DKI dipotong, silakan protes. Kalau ada aparat kami memotong di Bank DKI kita akan beri sanksi yang berat," katanya.

Ketua Fraksi Gerindra di DPRD DKI Jakarta Rani Mauliani sebelumnya menerima laporan warga yang mengeluhkan pemotongan BST. Rani mendapat informasi, bantuan yang semestinya diterima sebesar Rp 300 ribu disunat menjadi Rp 200 ribu.

"Ada yang pernah info dari Rp 300 ribu mereka terima (hanya) Rp 200 ribu. Mereka tahu itu ada pemotongan karena mereka harus tanda tangan penerimaan di situ tertera Rp 300 ribu, berbeda dengan yang mereka terima," kata Rani.

Rani menjelaskan, bantuan sosial yang diberikan Dinas Sosial DKI Jakarta kepada warga semestinya disalurkan melalui ATM (cashless). Namun dia menemukan bansos dibagikan secara tunai.

Rani menyatakan temuannya ini tersebar di sejumlah wilayah Ibu Kota. Meskipun enggan merinci lebih lanjut, politikus Gerindra ini mendesak Pemprov DKI Jakarta melakukan evaluasi penerimaan BST secara berkala.