Didesak Tanggung Jawab Soal Kerumunan BLT Kota Bogor, Anak Buah Bima Arya Salahkan Bank BRI

RN - Pemerintah Kota Bogor melalui Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bogor Agustian Syah mengatakan, membludaknya antrean warga penerima BLT UMKM di GOR Pajajaran karena kesalahan dari pihak Bank BRI selaku penyalur bantuan.

Menurutnya, pihak Bank yang telah menggabungkan antara daftar penerima dari wilayah Kota dan Kabupaten Bogor. Seharusnya, kata Agus, kondisi tersebut tidak akan terjadi apabila pihak bank tidak menyatukan warga penerima bantuan dari wilayah Kabupaten Bogor.

"Kami minta untuk warga Kabupaten Bogor tempatnya jangan di sini, ini kan wilayah Kota Bogor. Mau enggak mau, supaya antrean bisa dipecah, tidak membeludak seperti ini," kata Agus seperti dikutip Kompas pada Selasa, (20/4/2021).

BERITA TERKAIT :
Diapit Dua Gunung, 24 Kecamatan Di Kabupaten Bogor Rawan Longsor Dan Banjir 

---

Bogor Sudah Dilanda Bencana, Puluhan Rumah Rusak Dan Longsor Di Mana-Mana

---

Agus mengaku telah meminta penanggung jawab dari pihak Bank BRI untuk memecah lokasi pembagian bantuan agar tidak ada lagi antrean yang membeludak. Bahkan, sambung Agus, ada beberapa warga yang telah datang sejak semalam agar tidak ketinggalan antrean pembagian bantuan uang tersebut.

"Kuotanya kan terbatas, sehari itu hanya untuk 400 orang saja. Nah, ini yang datang lebih dari itu karena warga dari kota dan kabupaten dijadikan satu tempat," sebutnya.

"Kami sudah ingatkan jauh-jauh hari soal antrean ini loh, tapi tetap dilanggar. Hari Sabtu Minggu itu sampai ada warga yang udah nginep untuk nunggu antrean," tambahnya.

Sebelumnya, Ketua Forum Politik Indonesia, Tamil Selvan menyayangkan peristiwa antrean dan kerumunan ribuan warga penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang terjadi di lapangan GOR Padjajaran, Kota Bogor.

Menurut Tamil, seharusnya pemerintah bisa mendeteksi kemungkinan terjadinya kerumunan tersebut. Sehingga, ucap Tamil, pemerintah setempat bisa melakukan antisipasi atas situasi tersebut.

"Warga dari kabupaten Bogor juga datang ke lokasi. Jadi ini pemerintah Kabupaten dan Kota Bogor harus bertanggung jawab. Kan harusnya bisa mendeteksi kemungkinan kerumunan itu, jadi ada langkah antisipasi," katanya kepada wartawan di Jakarta, Selasa (20/4/2021).

"Disatu sisi, mudik dilarang karena takut covid-19 meningkat, tapi di sisi lain, kerumunan seperti di Kota Bogor dibiarkan," tandas Tamil.