Rekrut Yusril, Elite Politik ‘Ngenyek’ Jokowi Islamophobia

RADAR NONSTOP - Merapatnya Yusril Izha Mahendra ke kubu Jokowi menjadi bahan ‘ngenyek’ elite politik. Petahana diduga kuat masih mengalami sindrom Islamophobia.

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menghargai keputusan serta usaha Jokowi dalam menggandeng pengacara kondang Yusril Ihza Mahendra sebagai lawyernya.

Menurut Fahri, langkah tersebut merupakan ikhtiar petahana untuk tidak lagi nampak anti-Islam atau mengidap Islamophobia.

Termasuk ketika Jokowi menunjuk Ketua MUI Ma'ruf Amin sebagai calon wapres pendampingnya pada Pilpres 2019. "Jadi, apapun itu (keputusan petahana) perlu dihargai, tapi apakah serius?," kata Fahri di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, di Jakarta, Jumat (9/11/2018).

Selain hak setiap orang untuk memilih, politisi asal NTB (Nusa Tenggara Barat) ini juga menyebut bahwa Ketum MUI dan Ketum PBB yang merupakan politisi Islam itu, juga punya peran simbolik. 

Peran simbolik ini, lanjut Fahri, di satu sisi seperti penting bagi petahana, tapi peran simbolik itu harus dibuktikan apakah secara substantif pemerintah memang berubah.

"Ini memang tahun politik, semua gerak tokoh akan diberi makna politik. Tapi, kepentingan kita adalah bersaksi apakah pemerintah telah menyadari kesalahannya dan 2 langkah besar itu dilakukan sebagai koreksi total. Jika bukan koreksi total sayang sekali," papar Fahri.

Dua langkah besar yang dimaksud Fahri yakni pemerintah dalam menangani pembakaran bendera Tauhid, dan penanganan Habib Rizieq Shihab di Arab Saudi.  

Untuk dua hal tersebut, dirinya sangat menyayangkan bahwa pemerintah tidak punya penasihat yang baik selama ini.

"Nah sekarang, coba tanya penasihat Hukum yang baru (maksudnya Yusril Ihza Mahendra), saya yakin beliau akan koreksi sikap pemerintah. 

Sikap Prof. YIM selama ini dalam pengertian saya bertentangan dengan keputusan yang diambil oleh pemerintah. Itu lah sebabnya beliau menjadi lawyer HTI, dan lain-lain?" jelas Fahri.

Menurut penilaian Fahri, kemampuan Yusril Ihza Mahendra selama ini yang tidak saja sering menang di pengadilan umum, bahkan di peradilan Konstitusi, di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Sekarang beliau akan diuji, apakah beliau 'direkrut' untuk kepentingan simbolik petahana atau kepentingan yang nyata? Jadi, mari kita lihat adanya apakah beliau (Yusril) dipakai atau sekedar dipajang," tandas Fahri.

Sementara itu Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi - Maruf Amin, Erick Thohir menilai, Yusril Ihza Mahendra sudah mempertimbangkan secara matang menjadi pengacara calon pasangan capres-cawapres nomor urut 01 itu.

“Tidak mungkin buta mendukung, pasti beliau sudah berpikir ini yang terbaik. Pak Yusril sudah menyebutkan, pribadi ingin menjadi lawyer secara profesional," kata Erick di Jakarta, Jumat (9/11/2018).

Meski begitu, pengusaha muda ini menegaskan, keputusan Yusril Ihza Mahensra murni keputusan pribadi. Alasannya, sebagai pengacara sekalian ahli hukum dan konstitusi, Yusril tentu sudah mempertimbangkan segala risikonya.

“Tentu ini suatu hal yang positif, kalau tokoh nasional seperti Pak Yusril, yang sudah tidak diragukan lagi track record-nya di bidang hukum mendukung Jokowi-Ma'ruf," tandas Erick.

Sebelumnya, Ketua bidang pemenangan Presiden DPP PBB Sukmo Harsono mengatakan, bahwa arah politik partainya pada pilpres 2019 akan ditentukan dalam rapat kerja nasional (Rakornas).

Menurutnya, keputusan Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra yang menerima tawaran menjadi pengacara Jokowi-Ma'ruf Amin di Pilpres 2019 tidak otomatis menjadikan partai berlambang bulan dan bintang itu akan merapat ke Jokowi-Ma'ruf Amin.

“Seperti apa pengaruhnya sampai tingkat akar rumput dan kususnya Caleg apakah akan segaris dengan ketua umum? Maka Rakornas akan mendengarkan pandangan para pengurus baik propinsi dan cabang, disanalah nanti sesungguhnya akan kelihatan kemana arah PBB dalam soal Pilpres," kata Sukmo saat dihubungi, Jumat (9/11/2018).

Dia juga mengaku belum tahu, seberapa pengaruhnya pasca ditujuknya Yusril sebagai tim hukum calon presiden nomor urut 01 itu. Karenanya, hal tersebut akan dibedah dalam Rakornas nanti.

“Kita belum mengetahui seberapa pengaruh dalam pergerakan dan kinerja mesin Partai PBB," tandas Sukmo.