.png)
RN - Beredar sebuah edaran melalui poster yang berisi kegiatan demonstrasi menolak pelaksanaan PPKM. Dalam edaran tersebut terdapat tulisan, aksi 'Jokowi End Game' dalam rangka menolak PPKM. Demo tersebut rencananya digelar Sabtu (24/7) di depan Istana Negara, Jakarta.
Terkait hal ini, Polda Metro Jaya mengimbau agar kegiatan tersebut cukup diwakilkan saja. Tak perlu melibatkan banyak pihaknya yang nantinya akan menimbulkan kerumunan.
"Kami mengimbau tolong teman-teman saudara-saudara kami yang mau melakukan kegiatan kerumunan itu menyampaikan pendapat sampaikan dengan bijak silakan datang perwakilan atau kita selesaikan dengan bijak juga," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus di Mapolda Metro Jaya, Jumat (23/7).
BERITA TERKAIT :Jokowi, Redup Di Jakarta Dan Bersinar Ke Jateng Hingga Ocehan Ara Yang Ngaco
Eks Watimpres Sidarto, Dekat Dengan Jokowi Tapi Kecewa Ke Mulyono
"Silakan kalau mau menyampaikan pendapat datang ke Polda Metro akan kita terima. Secara bijak untuk kita bisa hindari kerumunan supaya jangan jadi klaster lagi," sambungnya.
Yusri meminta warga berkaca pada kasus aktif khususnya di Jakarta yang bertambah setiap harinya. Belum lagi keterisian tempat tidur atau BOR pasien corona yang jumlahnya terus terisi.
"Lihat rumah sakit-kuburan sudah penuh. Apa mau diperpanjang lagi PPKM ini? Sementara masyarakat mengharapkan supaya bisa relaksasi. Tapi intinya di sini bagaimana masyarakat mau sadar mau disiplin hindari kerumunan," ujarnya.
Menurut Yusri, dengan adanya kegiatan tersebut bisa jadi kasus COVID-19 di Jakarta akan bertambah serta menimbulkan klaster baru.
"Coba bagaimana kalau bikin lagi kegiatan kumpul-kumpul menyampaikan pendapat di panggung dan membuat kerumunan apakah tidak bisa menjadi klaster kerumunan lagi," jelasnya.
Sebelumnya, aksi menolak PPKM telah terjadi di Bandung oleh massa gabungan pelajar, mahasiswa, pedagang dan ojol di Kawasan Balai Kota, Jalan Wastukancana, Kota Bandung, Rabu (21/7).
Mereka berharap pemerintah segera menghentikan PPKM, karena kebijakan tersebut dianggap telah membuat rakyat kesulitan mencari nafkah.
