.png)
RADAR NONSTOP - Malang betul nasib DPRD DKI Jakarta. Gara-gara rencana pembangunan stadion BMW dan duit Rp 4,5 triliun diserang pasukan bully.
Padahal, dewan yang berkantor di Kebon Sirih tidak menghalangi rencana pembangunan stadion Internasional itu. Melainkan ingin menyelamatkan uang rakyat, serta nantinya stadion tersebut tidak menjadi komersil.
“Stadion BMW diserahkan kepada Dinas Pemuda dan Olahraga itu sesuai tupoksi. Justru akan menjadi masalah ketika diserahkan ke PT Jakpro,” ujar anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Minggu (18/11/2018).
BERITA TERKAIT :Bedah LKPJ TA 2023, Komisi III Undang OPD Pemkot dan Jajaran Direksi BUMD Kota Bekasi
Buka Posko Penonaktifan NIK, Semoga Aksi PSI DKI Tidak Carmuk Jelang Pilkada
Afni juga mengatakan, tarif sewa Stadion BMW nantinya akan lebih murah jika stadion itu dibangun Disorda melalui lelang terbuka. Hal itu berbeda jika stadion dibangun oleh Jakpro.
"Kalau pembangunan Stadion BMW di Jakpro, maka orientasinya komersial. Beda dengan SKPD, anggaran perawatan bisa langsung dibiayai APBD, sewa akan jauh lebih murah," jelas Afni.
Lagipula Disorda sudah memiliki kajian pembangunan Stadion BMW sejak awal.
Terpisah, anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta, Ashraf Ali masih mempertanyakan sisa PMD (Penyertaan Modal Daerah) di PT Jakpro senilai Rp 2,5 triliun yang ‘tidur’ di kantong perusahaan milik daerah itu.
“PT Jakpro harus terlebih dahulu menjelaskan kepada publik keberadaan sisa PMD itu, jangan minta duit terus dan ngotot ingin mengelola anggaran dana pembangunan stadion BMW sebelum persoalan ini clear,” ujar politisi Partai Golkar ini.
Namun tampaknya, rasionalisasi dan fakta-fakta yang ditunjukkan dewan tersebut tidak masuk dalam logika akal sehat pasukan bully. Bagi pasukan bully, pembangunan stadion Internasional di tangan PT Jakpro menjadi harga mati.
Bahkan, di jagat maya, pasukan bully dengan sengaja mengelola isu, pimpinan dewan menghalangi pembangunan stadion BMW. Padahal faktanya, dewan cuma menyerahkan sepenuhnya pembangunan stadion kepada Dinas Pemuda dan Olahraga sesuai tupoksi. Bukan menghalangi pembangunan.
