Banyak Tempat Radikalisme dan PNS Anti Pancasila, Ketua DPR Panik

RADAR NONSTOP - Banyaknya temuan paham radikalisme yang disebar luaskan di rumah ibadah, membuat Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) panik.

Tak hanya itu, pihak Kementerian Dalam  Negeri (Kemendagri) juga mengungkapkan banyaknya komunitas pegawai negeri sipil (PNS) yang menolak ideologi Pancasila. 

Menyikapi hal tersebut, mantan Ketua Komisi III DPR ini mendorong semua institusi terkait agar tidak meremehkan dua kecenderungan itu.

BERITA TERKAIT :
DPRD Tangsel Tancap Gas, Kebut 12 Raperda Di 2025

---

PPP DKI Aja Ambruk, RIDO Bisa Kena Prank Sandiaga Uno?

---

”Sebagai sebuah kecenderungan, kedua masalah ini harus dikelola dengan penuh kebijaksanaan sebelum berkembang menjadi sebuah kekuatan yang mampu merongrong pemerintah atau mengancam keutuhan NKRI," pinta Bamsoet dalam pesan singkatnya kepada Radar Nonstop, Senin (19/11/2018).

Menurut data Badan Intelijen Negara (BIN), mantan Sekertaris Fraksi Golkar di DPR ini mengungkapkan, dari 100 masjid milik gabungan kementerian, lembaga, dan BUMN, 41 masjid sudah terpapar paham radikal. "Rinciannya, 11 masjid di kementerian, 11 masjid di lembaga, dan 21 masjid milik BUMN. Sebelumnya, informasi mengenai puluhan masjid yang terpapar radikalisme sudah diungkapkan oleh para cendikiawan dan telah dilaporkan kepada presiden," ungkap Bamsoet.

Sedangkan hasil survei oleh Kemendagri, kata pria yang hobi menembak ini, sebanyak 19,4 persen PNS di Indonesia tidak setuju dengan ideologi Pancasila. "DPR  berharap pemerintah segera merumuskan langkah-langkah strategis  guna merespons dua kecenderungan itu. Fakta dua kecenderungan itu jangan dianggap remeh. Jika dibiarkan, akan berkembang menjadi kekuatan yang mampu merongrong keutuhan NKRI," kata Bamsoet.

"Karena dua persoalan ini tumbuh dan berkembang di lingkungan birokrasi negara, pemerintah bisa dikatakan sudah kecolongan. Paling mengejutkan adalalah temuan tentang 19,4 persen PNS yang menolak ideologi Pancasila. Temuan ini menggambarkan bahwa masih ada kelemahan dalam proses rekrutmen PNS di masa lalu," tandas Bamsoet.