Warga Minta Vaksin Booster Digratiskan, Pemprov DKI Bisa Boke Nih

RN - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, saat ini masih banyak proyek kegiatan yang harus didanai oleh pemerintah selain program vaksin. Misalnya menata infrastruktur, perlindungan sosial bagi masyarakat yang terdampak Covid-19, dan sebagainya.

Hal itu disampaikan Ariza menyusul adanya permintaan vaksin booster atau dosis ke tiga  bagi masyarakat umum agar digratiskan.

“Kalau ingin (dosis) yang ketiga dan seterusnya, ya saya kira pemerintah harus bijak karena banyak sekali yang harus dibiayai dari pembangunan, kesejahteraan, keadilan dan sebagainya,” ujar Ariza di Jakarta, Jumat (10/9/2021).

BERITA TERKAIT :
Suswono Gagal Nyaleg Diplot Menjadi Cawagub RK Lewat KIM Plus

---

RK OTW Pilkada Jakarta, Angin Surga Untuk Babah Alun 

---

Lebih dari itu, Ariza menegaskan jika vaksin booster digratiskan maka akan berdampak besar pada keuangan pemerintah. Permintaan vaksin booster oleh masyarakat lantaran dinilai mampu memberikan perlindungan maksimal dari potensi bahaya Covid-19.

“Orang yang ingin booster agar merasa lebih terjamin. Tapi masak semua harus dibayar pemerintah. Habis dong uang pemerintah, kalau semua dibayarin,” katanya.

Ariza menuturkan, sejauh ini pemerintah memberikan vaksin Covid-19 dosis satu dan dua secara gratis kepada masyarakat. Untuk vaksin booster, saat ini hanya difokuskan bagi tenaga kesehatan (nakes) dan tenaga penunjang lainnya.

“Ke depan bisa saja pemerintah mengambil kebijakan kalau ingin yang booster diserahkan kepada swasta (dengan cara) bayar,” ungkapnya.

Karena itu, Ariza meminta kepada khalayak untuk menunggu pengumuman resmi dari pemerintah pusat. Sebab, kata Ariza, bisa saja pemerintah mengizinkan masyarakat mendapatkan vaksin dosis ketiga dengan cara mandiri di rumah sakit swasta atau tempat-tempat yang disediakan.

“Kalau kalian kan dikasih makan gratis, kalau nambah ya bayar kan bisa begitu. Vaksin gratis, kalau mau nambah bisa saja (bayar), jadi nanti kita tunggulah dari pemerintah pusat punya kebijakan,” tegas ketua DPD Gerindra DKI ini.

Seperti diketahui, Co-Inisiator LaporCovid-19 Ahmad Arif menyesalkan ada pejabat yang melaksanakan vaksinasi dosis ketiga. Padahal, vaksinasi dosis ketiga diprioritaskan untuk tenaga kesehatan.

Terlebih lagi masih banyak masyarakat di daerah di luar Jakarta masih kesulitan mengakses vaksinasi Covid-19.

“Ini harus ditindaklanjuti dengan serius karena menyangkut moral dan vaksin equity yang menjadi salah satu dasar penting bagi kita,” kata Arif.