.png)
RN - Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Abdul Aziz menilai surat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kepada Bloomberg, tidak tepat jika dikaitkan dengan dugaan dana asing sebagai modal kontestasi pemilihan presiden.
Politikus PKS itu mengaku tidak mengetahui adanya surat yang dikirimkan Anies kepada Bloomberg.
"Saya kira hal-hal seperti ini akan semakin banyak menjelang pemilu karena ada tendensi politik untuk menjatuhkan kredibilitas Pak Anies ke depan. Tp masyarakat sekarang sudah cerdas menilai mana yang benar dan mana yang hanya mencari popularitas," ujar Aziz, Senin (4/10/2021).
BERITA TERKAIT :Usai Dilantik Secara PAW, Sayadih Fokus Menjalankan Peran & Fungsi Anggota DPRD Kota Bekasi
Civil Society Minta KPU Tidak Diintervensi Opini Liar Pasca Pilkada DKJ
Bahkan, dari Fraksi PDIP sekaligus anggota Komisi B DPRD yang membidangi perekonomian, Gilbert Simanjuntak juga mengaku tidak mengetahui adanya surat dari Anies kepada Bloomberg terkait kampanye antirokok.
Hanya saja, di samping isu adanya dugaan masuknya dana asing dalam kampanye anti rokok, Gilbert berpandangan bahwa kebijakan Anies tidak tepat jika implementasi tersebut hanya di wilayah Jakarta Barat.
Lagi pula, tanpa adanya kebijakan larangan merokok, kebijakan ini sudah diterapkan di beberapa tempat. Sehingga, imbuh Gilbert, jika Anies menerbitkan aturan larangan iklan merokok akan berdampak secara tidak langsung terhadap perekonomian Jakarta.
"Larangan merokok tentu sudah ada dan kawasan dilarang merokok juga sudah ada. Tetapi kalau di minimarket yang menjual rokok dan mengeluarkan modal untuk itu harus diatur, tentu sulit masuk akal," ucap Gilbert.
"Rokok sendiri gampang hilang, sehingga kalau tidak ditaruh dekat kasir lalu kerugian akibat kehilangan rokok apakah Pemprov mau ganti? Pergub yang melarang rokok tidak boleh di depan penjual, tidak ada," sambungnya.
Sebelumnya akun Twitter @rokok_indonesia pada Jumat, 1 Oktober 2021, mengunggah foto surat dari Anies yang ditujukan kepada Michael R Bloomberg. Surat tersebut tertanggal 4 Juli 2019.
Akun tersebut kemudian membuat utasan dan menuding, surat tersebut berkaitan dengan permintaan dana asing sebagai modal Pilpres 2024.
"Balik lagi ke Anies Baswedan, inisiasi bertukar surat dengan komitmen melarang rokok di daerah kekuasaannya ini ya bisa jadi alat tukar politik. Ingat bentar lagi 2024, waktunya cari dana bos," demikian cuitan akun tersebut.
Menanggapi tudingan itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria membantah adanya permintaan dana dari surat tersebut. "Ya ini suratnya begini apa adanya. Enggak ada. Enggak ada permintaan dana di sini," kata Ariza.
