Sabtu,  18 May 2024

Cegah Deadlock Soal Wagub DKI, PKS Undang Gerindra 4 Desember

Agus Supriyanto
Cegah Deadlock Soal Wagub DKI, PKS Undang Gerindra 4 Desember
Pimpinan PKS dan Gerindra di DKI membahas wagub.

RADAR NONSTOP - Untuk mencegah deadlock (kebuntuan) soal wagub DKI, PKS akan mengundang Gerindra. Mereka akan membahas kembali kursi DKI-2 pada 4 Desember mendatang.

Ketua Dewan Syariah Wilayah PKS DKI, Abdurrahman Suhaimi berkata, pada hari itu (4 Desember 2018), DPW PKS DKI Jakarta mengundang DPD Gerindra DKI Jakarta untuk membahas masalah wagub. Termasuk, soal Badan Seleksi Wagub yang pada pertemuan 5 November 2018 sempat disepakati untuk dibentuk.

"Tanggal 4 (Desember) nanti PKS ngundang Gerindra untuk membahas masalah Wagub. Insya Allah hari itu bisa clear," ucap Suhaimi, kepada wartawan, di Jakarta, akhir pekan ini.

BERITA TERKAIT :
Gerindra Sadar Diri di Pilkada Jakarta, Kalau Cuma Dapat Wagub Gak Ada Masalah
Ogah Kena Depak, Wagub Ariza Tetap Setia Dukung Prabowo Capres

Salah satu materi yang dibahas apakah termasuk soal pembentukan Badan Seleksi Wagub? Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta itu tidak membantah. "Ya benar," katanya.

Sebagaimana diketahui, Sandiaga Uno mundur dari jabatan wagub DKI karena menjadi Cawapres untuk Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Pilpres 2019. Sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda, pengganti Sandi adalah kader dari partai pengusung saat Pilkada, dalam hal ini PKS dan Gerindra.

Pada pertemuan 19 September 2018 antara Presiden PKS Sohibul Iman dan Prabowo di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan disepakati bahwa pengganti Sandi adalah kader dari PKS. Tetapi, DPD Partai Gerindra DKI berkeinginan yang menjadi wagub adalah ketuanya yang saat menjabat sebagai wakil ketua DPRD DKI, yakni M. Taufik.

Pada pertemuan 5 November 2018 di Kantor DPD Partai Gerindra DKI di Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Gerindra mengalah dan menyerahkan kursi wagub kepada PKS. Tetapi, Gerindra meminta dibentuk Badan Seleksi Wagub karena keberatan pada dua nama yang telah disiapkan PKS, yakni mantan Walikota Bekasi Ahmad Syaikhu dan Sekretaris DPW PKS DKI Agung Yulianto.

Sementara itu, kepada wartawan di Jakarta, Rabu malam (28/11/2018), M. Taufik mengaku sudah tidak ambil pusing dengan urusan wagub DKI. Ia akan berkonsentrasi penuh pada Pilpres dan Pemilu untuk memenangkan Prabowo-Sandi. “Saya kira agenda memenangkan Prabowo-Sandi di Pilpres dan memenangkan Gerindra di ajang Pemilu jauh lebih penting ketimbang pusing ngurusin kursi wagub,” papar ketua Pemenangan Prabowo-Sandiaga di Jakarta itu.

Ia mengaku, Gerindra sebenarnya sudah berusaha agar proses pemilihan Wagub berlangsung cepat. Karena, baik partainya maupun PKS telah sama-sama sepakat untuk membentuk Badan Seleksi Wagub.

Sebelumnya diberitakan, Partai Gerindra dan PKS terancam deadlock dalam menentukan cawagub DKI karena tidak ada kesepkatan. Calon alternatif pun muncul. "Sangat mungkin itu (nama cawagub DKI) alternatif," jawab Ketua Tim Seleksi Calon Wakil Gubernur (Cawagub) DKI Jakarta, Syarif saat Radar Nonstop melontarkan pertanyaan tentang cawagub DKI alternatif.

Syarif mengatakan, calon alternatif itu sangat dimungkinkan. "Kenapa tidak? Sangat mungkin itu. Misalnya ada nama Ahmad Heryawan (mantan gubernur Jawa Barat), lalu Mayjen TNI (Purn.) Tanribali Lamo (eks dirjenkesbangpol kemendagri), atau nama-nama lain lagi bisa saja itu. Jangan dua nama sajalah PKS mengajukannya," ucapnya.

Figur TNI pun disebut-sebut akan menjadi "kuda hitam". Syarif sendiri menyebut sosok Mayjen TNI (Purn.) Tanribali Lamo yang merupakan mantan direktur jenderal kesatuan bangsa dan politik kementerian dalam negeri (dirjen kesbangpol kemendagri) akan jadi kuda hitam. "Beliau salah satu calon alternatif yang bisa jadi kuda hitam," sebut Syarif.

Ketika dimintai tanggapannya, pensiunan jenderal bintang dua yang kini jadi direktur utama Taman Mini Indonesia Indah (TMII) enggan berkomentar. "Soal itu no comment," jawab Tanribali Lamo.

Kata Tanribali, hal itu domain DPRD DKI. "Itu proses politik dan sekarang berjalan. Dan itu domain DPRD DKI," jawabnya.