RN - Penyampaian Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam pembukaan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 terlihat berwibawa.
Bahkan, ratusan mata emak-emak tidak berkedip dan menyimak perkataan Anies Baswedan.
Dalam pembukaan Rakerda TP.PKK, Anies ingin Pemprov DKI Jakarta mempersiapkan perangkat hukum agar organisasi perangkat daerah (OPD) terkait dapat mengalokasikan anggaran untuk infrastruktur yang menopang program aktivasi PKK. Alhasil, pembinaan kader PKK didukung dinas terkait.
BERITA TERKAIT :Weleh, Weleh, PKS Goda Anies Maju Pilkada DKI Lagi
JK Gabung Anies, Bisa Gembosi Gerbong Golkar Di Prabowo
“Sekarang sudah saatnya menempatkan TP PKK sebagai co creator dan Pemprov DKI sebagai kolabolator. Saya berharap dalam raker ini kita dengar apa program yang harus dikerjakan untuk menuju keluarga bahagia,” ucap Anies di Gedung PKK Melati Jaya, Jalan Kebagusan Raya, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Rabu(30/03/2022).
Menurut Anies, Gerakan PKK adalah salah satu gerakan sosial kemasyarakatan, yang memiliki potensi luar biasa dalam mendukung pelaksanaan pembangunan Jakarta sebagai kota yang maju dan modern.
"Sebuah kehormatan dapat turut membuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022,"ungkapnya
"Terima kasih dan apresiasi kepada Ketua dan segenap Pengurus TP PKK Provinsi DKI Jakarta beserta seluruh kader PKK sampai ke tingkat Dasawisma, yang selalu tetap menjadi mitra strategis pemerintah selama ini,"sambung Anies
Melalui Rakerda ini diharapkan Anies, agar seluruh pengurus PKK dari tingkat provinsi, wilayah kota/kabupaten hingga ke tingkat kelurahan dapat meningkatkan kinerja PKK.
Untuk itu seluruh kader dan pengurus PKK agar memiliki komitmen dalam melaksanakan 10 Program Pokok PKK sebagai kontribusi dalam pembangunan kota Jakarta dan berdampak bagi kehidupan masyarakat Jakarta.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) DKI Jakarta, Tuty Kusumawati, lima wali kota, dan Bupati Kepulauan Seribu, Junaedi.