Videotron Anies Dicekal, Ada Yang Panik Dengan Gelombang Perubahan

RN – Videotron capres nomor urut 1, Anies Baswedan, disebut dihentikan meski baru sehari ditayangkan.

Videotron di depan Grand Metropolitan Bekasi, Jawa Barat, serta Graha Mandiri, Jakarta ini berisi visual dukungan hasil kolaborasi akun X (dulu Twitter) @aniesbubble dan @olpproject. Videotron tersebut dibiayai secara mandiri oleh pendukung paslon capres 01.

Presidium Perhimpunan Aktivis 98 (PA 98), Agung Nugroho menilai bahwa peristiwa pencekalan videotron Anies adalah upaya menjegal paslon no 1 itu untuk kesekian kalinya.

BERITA TERKAIT :
Mendekati Pencoblosan, DPRD Kota Bekasi Ingatkan KPU dan Bawaslu Bekerja Profesional

---

Kasak-Kusuk Mr A Dongkel Kursi Wali Kota Jakpus

---

"Pencekalan videotron Anies adalah rangkaian penjegalan Anies menuju kursi RI 1" ujar Agung dalam siaran persnya kepada media hari ini (16/01) di Jakarta.

Agung mengungkapkan bahwa upaya penjegalan Anies menuju kursi RI 1 sudah dilakukan sejak masih menjabat sebagai gubernur DKI.

"Semua peristiwa penjegalan kepada Anies adalah satu rangkaian dan dilakukan oleh kekuatan besar yang takut terhadap antusias massa dalam menyambut Anies sebagai pemimpin masa depan" jelas Agung yang juga pendiri Lintas Aktivis Jakarta (LAJ).

Diungkap oleh Agung rangkaian peristiwa penjegalan Anies dimulai dari pelarangan Anies oleh paspampres menyambut Persija yang menjadi juara, penjegalan pelaksanaan E1, pelarangan Anies mengambil langkah dalam pengendalian covid 19 di DKI, pelarangan tempat acara sosialisasi dan kampanye, sampai ancaman kepada pihak-pihak yang ingin membantu Anies dalam kampanye pilpres.

Agung juga menyebutkan, rangkaian peristiwa menjegal Anies adalah cara-cara yang tidak demokratis dan kuat tendensinya ada penggunaan pengaruh kekuasaan.

"Cara-cara tidak demokratis semakin telanjang mata dan ini bukti ada yang panik dalam melihat besarnya gelombang rakyat yang mendambakan perubahan" tambah Agung.

Diakhir Agung mengingatkan bahwa semua rangkaian penjegalan Anies adalah gejala semakin kuatnya pemilu 2024 tidak akan berjalan jujur dan adil (jurdil).

"Satu-satunya jalan agar pemilu jurdil adalah memaksa penguasa untuk keluar dari arena pemilu agar tidak ada lagi tendensi kekuasaan bermain-main dengan proses pemilu demi kemenangan salah satu paslon" Agung mengingatkan.