Pimpinan Dewan Sebut Proyek Tiga JPO Tidak Transparan

RADAR NONSTOP - Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta mengkritisi proyek pembangunan tiga jembatan penyeberangan orang (JPO).

Wakil Ketua DPRD Mohamad Taufik mengatakan, proyek dengan biaya mencapai Rp 118 miliar tersebut, tidak ada dalam rencana pembangunan di Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI.

“Kami di DPRD heran, itu uang dari mana untuk membangun JPO? Kami sudah cek tidak ada dalam penganggaran,” ujar Taufik pada Radar Nonstop, Jumat (7/12).

Taufik menilai, anggaran sebesar Rp 118 miliar untuk proyek JPO juga terbilang fantastis dan kurang masuk akal. “Memangnya JPO-nya berlapis emas, kok biayanya sebanyak itu? Kami melihat banyak yang tidak beres dengan proyek ini,” kata Taufik.

Lebih lanjut, Taufik meminta pembangunan proyek JPO dilaksanakan secara transparan. Jika pembiayaan dari CSR, segera umumkan CSR mana? dan jika dari APBD juga segeralah ditunjukan, karena berdasarkan pengecekan yang kami lakukan, pembiayaan proyek tiga JPO memang tidak kami temukan,” jelasnya.

Politisi Gerindra ini meyakini Gubernur Anies Baswedan tidak mendapatkan laporan yang benar dari anak buahnya mengenai perencanaan dan pembiayaan proyek JPO itu. “Karena, jika gubernur mengetahui ada yang tidak tepat dalam pembiayaan, pasti akan ditolak,” ucapnya.

Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Bina Marga memulai pembangunan tiga jembatan penyeberangan orang kekinian. Pembangunan rencananya akan berlangsung hingga 31 Desember 2018.

Tiga JPO tersebut mengusung konsep kekinian dengan fitur-fitur mewah. Selama direvitalisasi, tiga JPO tersebut ditutup bagi para pejalan kaki. Halte bus Transjakarta di Bundaran Senayan dan Polda Metro Jaya juga akan dinonaktifkan.

Lokasi JPO itu sendiri di antaranya ada di JPO Polda Metro Jaya, JPO Gelora Bung Karno, dan JPO Ratu Plaza.