Rocky Gerung: People Power Bukan Makar, Tapi Rakyat Ini Berdaulat Atau Tidak

RN - Wacana people power yang tengah menggema di kalangan rakyat bukan sebagai bentuk tindakan makar. Sebaliknya, menilai people power sebagai alat uji kedaulatan rakyat.

"Rakyat itu punya hak bertanya dan hak itu bisa dilakukan di jalanan. Itulah yang dinamakan people power. Dia bukan makar. Tetapi itulah kedaulatan rakyat. Di situlah kita uji rakyat ini berdaulat atau tidak. People power itu tidak berbahaya," kata pakar filsafat, Rocky Gerung dalam sebuah diskusi yang digelar hibrida dari Palembang, pekan lalu.

Rocky lantas menyitir pernyataan Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti.  Menurutnya, meski LaNyalla menegaskan akan tetap mendukung Presiden Jokowi hingga tahun 2024, namun aspirasi yang disampaikan oleh Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Lintas Provinsi tetap akan disuarakannya. 

BERITA TERKAIT :
Rocky Gerung Sebut Cincin Lebih Berkilau Dari Otaknya, Hotman Tantang Debat Hukum 

---

Jika Orang Solo Marah, Eep Kutip Ucapan Jokowi Dari Diam Hingga Ngobong

---

"Beliau ini paham demokrasi, bahwa evaluasi tak boleh ditahan melalui siklus pemilu lima tahunan. Kita bisa simpulkan bahwa DPD RI ini adalah dewan yang berpikir. Sementara DPR RI adalah dewan yang berpolitik, meski keduanya berjalan di atas rel yang namanya konstitusi," tutur Rocky.

Oleh karenanya, Rocky meminta kepada LaNyalla untuk menjadikan DPD RI agen perubahan dan diskursus pemikiran. Semisal mengenai anggaran untuk mengentaskan kemiskinan yang jumlahnya mencapai Rp1.500 triliun di semua pos APBN. 

"Maka, hal itu harus kita tagih kepada Presiden. Sebab, dengan anggaran yang besar itu mestinya kemiskinan di Sumatera Selatan dapat berkurang drastis," tegasnya.

Setidaknya ada dua kewajiban presiden menurut konstitusi, yaitu memelihara orang miskin dan  mencerdaskan kehidupan bangsa. "Pertanyaannya, mengapa anggaran Rp1.500 triliun yang disuplai ke dalam APBN itu tetap tidak menghasilkan kecerdasan yang bisa diukur," tutur Rocky.

Rocky juga menyinggung kesenjangan sosial dan ekonomi yang begitu tinggi di negeri ini. Di mana 1 persen di antaranya menguasai setengah kekayaan di RI.

“Kita tak boleh menyerah. Kita tak boleh memberikan kekuasaan kepada orang yang salah. Kita yang memilih pemimpin. Ini bukan sipil-militer, tapi yang penting adalah bagaimana value-nya. Sebab, ada sipil yang bertindak seperti militer, begitu juga sebaliknya," tutur Rocky.

Masih kata Rocky, ketika rakyat menghimpun diri dalam koalisi, mereka merupakan upaya untuk menghalau Indonesia dari jeratan utang. 

“Partai itu tahunya hanya uang. Maka, kita dorong DPD RI jadi agen perubahan. Dengan begitu, poros perubahan rakyat dari Sabang sampai Merauke akan terbentuk," terang Rocky.

Saat ini, Rocky menyebut Indonesia tengah dalam kecemasan. Semua orang nyaris meragukan apakah usia kekuasaan Jokowi normal hingga tahun 2024. 

"Pidato Megawati mengindikasikan adanya kekacauan di internal PDIP. Kalau terjadi perubahan politik, ketika Jokowi akan dilengserkan, dia bisa intervensi melalui MK," tutur Rocky.

Oleh karenanya, Rocky menilai saat ini Indonesia butuh pemimpin sementara. "Kita pun harus siap dengan keadaan darurat politik. Politik itu membatalkan hal yang tak mungkin.Kalau rakyat yang beri tiket untuk La Nyalla, maka bukan tak mungkin jadi presiden. Kita berharap pemerintahan mulus hingga 2024. Tapi kalau tak mulus, kita harus mempersiapkan panitia dalam keadaan darurat," jelas Rocky.

Sebab, jelas Rocky, Indonesia mulai meninggalkan wajah demokrasi. Praktik demokrasi di negeri ini berhenti ketika Jokowi menyebut tak butuh lagi oposisi sebagai penyeimbang.