Dipertanyakan Kader Golkar, Pemilihan Ade Puspitasari Ada Kongkalikongkah?

RN - Kasus korupsi yang menjerat Wali Kota Bekasi Non Aktif, Rahmat Effendi yang juga mantan Ketua DPD Partai Golkar Kota Bekasi diyakini berdampak besar terhadap elektabilitas Partai berlambang pohon beringin di Kota Bekasi pada Pemilu 2024 nanti.

Mantan Ketua Pengurus Kecamatan (PK) Bantargebang DPD Partai Golkar Kota Bekasi, R. Suciati Soerjadi mengatakan, bahwa sejarah telah membuktikan kalau kasus korupsi yang bergantian menimpa Kepala Daerah dapat serta merta menggeser posisi Partai sebagai Partai pemenang di Pemilu sebelumnya.

"Dampak tertangkap mantan Ketua DPD Partai Golkar Kota Bekasi yang juga sebagai Wali Kota Bekasi Non Aktif pasti akan ada berpengaruhnya terhadap popularitas dan elektabilitas Partai Golkar di Pemilu 2024 nanti. Saat menjadi orang yang berkuasa belasan tahun saja hanya bisa memperoleh 8 suara, tidak bisa naik malah cenderung turun dari masa sebelumnya, apalagi sekarang dimana stigma dan taggar yang beredar di masyarakat bekasi untuk menolak anak koruptor dan segala yang berbau nepotisme & ambisi kekuasaan," tegas Suci kepada radarnonstop.co, Selasa (26/7/2022).

Ia menjelaskan, jika Ketua DPD Golkar Jawa Barat, TB Ace Hasan Syadzily lebih memilih Ade Puspitasari sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kota Bekasi dimana merupakan anak kandung dari Tersangka Korupsi Rahmat Effendi, apakah ini didasari adanya Kong-kalingkong antara Ace dengan Pepen dan Ade?

"Dalam Musda V yang menunjuk Ade Puspitasari sebagai Ketua Golkar Kota Bekasi 2021-2026 yang dilakukan tidak sesuai dengan mekanisme serta standar yuridis yang diatur dalam AD/ART, Peraturan Organisasi (PO), maupun Juklak dan Juknis Partai Golkar lalu sekalipun Ace katakan sudah sesuai aturan Partai, namun menjadi pertanyaan apakah sosok Ace orang yang mengerti Organisasi dan Aturan Partai? Jika Ace katakan pada Musda V kemarin tidak ada gugatan ke Mahkamah Partai, lantas sidang Perkara Perselisihan Partai yang sudah digelar di Mahkamah Partai Golkar dengan registrasi Perkara No. 44/PI-GOLKAR/XI/2021 (Kota Bekasi) itu apa, Ketua Ace? Jadi terkesan banyak kejanggalan & permainan sehingga sampai saat ini Mahkamah Partai tidak mampu memutuskan sesuai dengan kebenaran & sesuai dengan AD/ART," terang Suci seraya bertanya.

Jadi, sambung Suci, jika Ace berkata emang ada Gugatan di Mahkamah Partai? Itu sangat menohok, marah gue sebagai Kader dan marah gue sebagai Penggugat pertama kala itu.

"Terkait Ace seolah-olah pasang badan untuk Anak Koruptor, mestinya dipertimbangkan kembali pasang badannya. Saya Suciwati, yang kala itu tidak diharapkan kehadirannya kala itu saya menjabat sebagai Wakil Sekretaris saya sudah mengundurkan diri dari Kepengurusan Ade Puspitasari karena beberapa Bulan saya ada bersama Kepengurusan Ade Puspitasari ternyata tak seidielogi dengan saya. Lalu, kenapa kami menggugat ke Pengadilan Negeri Bekasi, karena MP tidak menggubris Gugatan kami. Saya dan kawan-kawan tidak akan pernah berhenti berjuang untuk menegakkan kebenaran demi Marwah Golkar Kota Bekasi pasca Rahmat Effendi ditangkap KPK akan berdampak pada Pemilu 2024," tegas Suci mengakhiri.

Terpisah, Mustofa Karyana, Mantan Ketua PK Jati Sampurna dan juga Senior Partai Golkar Kota Bekasi turut mengatakan bahwa kasus korupsi yang menimpa Kader sebuah Partai akan berdampak secara langsung pada elektabilitas Partai tersebut, apapun Partainya, apalagi itu jelas jelas ada kaitan atau bahkan kemungkinan ikut menarik Ade Puspita dalam pusaran dana korupsi bapaknya yang segera di sidang dalam kasus TPPU selain daripada kasus Suap yang sekarang sedang berjalan.

"Kita bercermin pada Walikota Bekasi terdahulu sebelum Rahmat Effendi, dimana pasca iya terjerat kasus Korupsi, Partainya tidak lagi menang pada Pemilukada berikutnya," terangnya.

Ia menjelaskan, pasang badannya TB Ace Hasan Syadzily terhadap Ade Puspitasari menjadi pertanyaan besar buat kami. Hal ini akan menjadi preseden buruk kepartaian yang ternyata terlalu pragmatis.

"Dibawah Kepemimpinan TB Ace Hasan Syadzily, kami selaku senior yang selama ini berjuang sampai berkeringat darah tidak yakin bisa ikut membesarkan Partai Golkar di Jawa Barat ke depan, karena perilaku korup itu menyangkut sikap mental dan soal keseriusan dalam law enforcement," pungkasnya.