RAPBN 2023 Cuek Kesejahteraan Petani dan Nelayan 

RN - Arah kebijakan APBN 2023 dinilai belum memberikan arah kebijakan anggaran yang jelas dalam menghadapi ancaman krisis pangan global.

Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan menyoroti Presiden Jokowi dalam pidato kenegaraannya hanya menyinggung soal APBN akan diarahkan untuk menjaga inflasi pada kisaran 3,3 persen. Padahal menurut Johan, seharusnya presiden menegaskan bahwa kedaulatan pangan sebagai keniscayaan.

“APBN mesti diprioritaskan untuk membangun pertumbuhan dan pemerataan ekonomi berbasis sektor pertanian sebagai antisipasi ancaman krisis pangan,” ujar Johan merespons pidato kenegaraan terkait RUU APBN 2023 dan Nota Keuangan.

BERITA TERKAIT :
Masa Tenang, Wakil Ketua DPRD DKI Wibi Minta Semua Pihak Turunkan Tensi Politik

---

DPRD Tangsel Tancap Gas, Kebut 12 Raperda Di 2025

---

Johan menegaskan, untuk memperkuat fondasi perekonomian nasional mesti berbasis pada penguatan kawasan ekonomi pertanian di pedesaan.

“Pemerintah jangan hanya berwacana membangun mesin pertumbuhan ekonomi namun seringkali lupa bahwa potensi krisis pangan akan mempertegas inflasi yang semakin berbahaya bagi kedaulatan pangan nasional. Saya berharap fokus pembangunan ekonomi Indonesia mesti berbasis pembangunan sektor pertanian,” papar Johan.

Politisi PKS ini menyebutkan tantangan ekonomi masa depan adalah mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang cepat, namun inklusif dan berbasis masyarakat.

“Potensi alam pertanian Indonesia sudah terbukti meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada masa pandemi padahal semua sektor terpuruk dan hal ini menjadi bukti empiris bahwa pertanian kita mampu sebagai lokomotif kekuatan nasional dalam ketahanan pangan dan kesejahteraan seluruh rakyat,” urainya. 

Johan melihat selama ini pemerintah mengabaikan potensi pertanian di pedesaaan sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi. Padahal potensi finansial flow konsumsi pangan di pedesaan mencapai setengah dari pendapatan negara pada tahun 2022 ini.

“Saya membayangkan alangkah dahsyat jika tema 77 kemerdekaan Indonesia mengenai pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat diberikan makna khusus membangun konsolidasi kekuatan ekonomi pedesaan berbasis pertanian untuk menyongsong kebangkitan ekonomi nasional,” ujar Johan.

Legislator dari Dapil NTB 1 ini berharap pemerintah konsisten dengan janjinya untuk penguatan infrastruktur sektor pangan dan mendorong perbaikan kesejahteraan rakyat, terutama terkait dengan Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) yang ditarget mencapai kisaran masing-masing 105-107 dan 107-108.

“Kita akan tagih janji pemerintah ini agar tidak main-main dengan urusan pangan dan kesejahteraan petani dan nelayan,” tegas Johan.

Ia mengingatkan pemerintah bahwa persentase penduduk miskin di pedesaan mencapai 12,53 persen yang angkanya lebih tinggi dari perkotaan. Demikian juga dengan indeks keparahan kemiskinan di pedesaan telah meningkat menjadi 0,59 (BPS, 2021). Hal ini disebabkan jatuhnya harga di tingkat petani saat panen sehingga mengalami kerugian besar. 

"Jadi APBN 2023 mesti diprioritaskan untuk peningkatan produksi dan daya saing pertanian di setiap desa," terang dia.