Sinyal Kuat Anies Dijegal Maju Pilpres, Dari Urusan Tiket Partai Sampai Kasus Hukum

RN - Sinyal Anies Baswedan bakal dijegal maju sebagai capres 2024 makin santer. Ada istilah invisible power dan invisible hand.

Bahkan, ada agenda asal jangan Anies di Pilpres. Penjegalan bisa lewat urusan tiket dukungan politik partai hingga kasus hukum.

Yang saat ini terlihat jelas dan terkesan dicari-cari adalah soal kasus hukum. Anies lagi digoreng-goreng soal Formula E.

BERITA TERKAIT :
Meski Kecewa Mahfud Terima Keputusan MK

---

Penetapan Prabowo-Gibran Jadi Presiden Dan Wapres, Jalan Imam Bonjol Bakal Macet Parah

---

Dugaan jegal Anies itu memang aneh tapi nyata. Tapi, sinyal Anies mau dihabisi makin terasa. 

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny K Harman mengungkap adanya isu upaya penjegalan terhadap Anies Baswedan untuk maju di Pilpres 2024. Benny menyebut upaya itu dilakukan invisible hand.

"Jadi ada invisible power, invisible hand ingin menjegal. Siapa invisible power itu? Ya teman-temanlah itu," kata Benny Harman kepada wartawan di lokasi Rapimnas Demokrat, JCC, Jakarta Pusat, Jumat (16/9/2022).

Benny mengatakan gangguan terhadap Anies bisa datang dalam berbagai bentuk, termasuk lewat kasus hukum. Namun, dia menyebut invisible hand ini akan menghalangi Anies maju di 2024.

"Iya (cara menjegal) bisa macam-macam kan, iya pasti targetnya begitu (agar tidak maju Pilpres 2024), pasti," ucap Benny. Benny menanggapi pertanyaan soal kemungkinan Anies dijegal ikut Pilpres 2024 dengan kasus hukum.

Anggota Komisi III DPR ini menyampaikan isu ini senada dengan apa yang disampaikan Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) terkait jangan ada pihak yang mengganggu tujuan Partai Demokrat. Dia menyebut ada invisible hand yang mencoba menghambat munculnya koalisi baru di 2024 yang mengusung sosok di luar yang dikehendaki pemerintah.

"Iya tadi itu ada invisible power yang mengganggu yang tidak ingin ada koalisi di luar yang dikehendaki penguasa. Gitu kan, sudah jelas ada kan," jelas dia.

"Makanya kita sampaikan sinyal itu, pemerintah penguasa janganlah menyalahgunakan kekuasaan ya kan untuk menghambat munculnya koalisi baru," lanjutnya.

Ahli Hukum Tata Negara dan Pengamat Politik Refly Harun sebelumnya secara terang-terangan menyebut ada dua tokoh politik yang bakal dijegal agar tidak ikut nyapres.

Salah satu tokoh yang bakal dijegal nyaprea 2024 yakni Gubernur DKI Jakarta. Apalagi aosok Anies Baswedan saat ini sedang berusan dengan KPK.

"Kok nggak berhenti-berhenti ya walaupun Formula E udah sukses. Tapi sepertinya diincar terus. Apakah akan dijadikan tersangka menjelang pilpres agar tidak bisa menjadi calon atau dijatuhkan oleh partai politik," kata Refly Harun dikutip akun TikTok @relawananies dikutip pada Sabtu (10/9/2022).

Selain Anies Baswedan, Refly Harun juga membocorkan sosok lain yang bakal dijegal nyapres 2024 yakni Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

"Tapi bisik-bisik tetangganya yang ditersangkannya Anies, Ganjar. Tapi wallahuallam, karena merekalah yang berpotensial memenangkan petarungan," paparnya.

Meski demikian, Refly Harun berharap pada elite politik untuk memberikan kesempatan ke semua anak bangsa untuk menjadi presiden di tahun 2024.

"Mudah-mudahan tidak karena bagaimana pun politik harus fair, kalau tidak fair gimana lagi kita mempercayainya," tandasnya.

Sinyal Jegal

Pengamat politik Rocky Gerung menilai, pemanggilan oleh KPK sebagai bukti kekuasaan saat ini sedang tidak menghendaki Anies jadi presiden 2024.

"Tentu nggak terkejut lagi, karena memang sprindik (surat perintah penyidikan) nya udah diteken. Tinggal dikeluarkan momentumnya," kata Rocky di Channel YouTube Rocky Gerung Official, dikutip Selasa 6 September 2022.

Rocky menambahkan, bagi Anies dengan dipanggil KPK soal Formula E ini justru melegakan karena terbukti dalam pencalonan Presiden 2024 pasti bakal dihalangi.

"Jadi Anies mesti mulai dengan pikiran 2024 halangan pasti ada itu. Mungkin mulai besok setiap minggu Anies akan dipanggil KPK," ungkap Rocky.

"Walaupun diujungnya nanti ya nggak terbukti, tapi ini akan diganggu saja. Jadi soal-soal seperti ini mungkin mal administrasi di dalam soal formula E," jelasnya.

Meski begitu, Rocky menilai hal remeh ini (pemeriksaan KPK) pasti diberikan stempel pada Anies sebagai upaya untuk membatalkan pencalonannya.

"Jadi di atas kertas memang kekuasaan tidak menghendaki Anies (sebagai Calon Presiden 2024), itu lebih bagus bisa diketahui dari sekarang, apa sinyalnya itu Anies dipanggil KPK," kata Rocky Gerung.

Karena itu, Rocky menyarankan, Anies dengan dipanggil KPK sudah harus bersiap untuk menjadi oposisi. Tak usah lagi berpikir-pikir bahwa ini masih bisa zig zag dalam pencalonannya di Pilpres 2024.

"Karena dari awal sudah pasti dia akan disingkirkan disitu, itu pentingnya mereka yang mengusulkan Anies jadi Presiden, seperti PKS, Nasdem, mungkin juga nanti partai-partai lain mulai berpikir di luar kerangka 2024," pungkas Rocky.