Eks Ketua PK Bantargebang: Kepengurusan DPD Golkar Kota Bekasi Lagi Kusut

RN - Mantan Ketua Pengurus Kecamatan (PK) Bantargebang DPD Partai Golkar Kota Bekasi, R. Suciati Soerjadi mengatakan bahwa saat ini kepengurusan DPD Partai Golkar Kota Bekasi dalam kondisi sangat memprihatinkan.

"Keraguan publik pun sangat terlihat jelas, bahwa banyak pendapat minor mengenai kepengurusan hari ini. Ketua dan Sekretaris berasal dari keluarga terpidana kasus korupsi yang menghebohkan Kota Bekasi belakangan ini, di mana Ketua DPD adalah anak kandung dari pelaku utama kasus korupsi yaitu mantan Walikota Bekasi yang terjaring OTT KPK. Sementara, sekretaris adalah adik dari mantan Camat Rawalumbu yang juga tersangkut kasus gratifikasi dan sekarang sudah divonis oleh Pengadilan Tipikor. Jadi, menurut kami kepengurusan DPD Partai Golkar Kota Bekasi saat ini kusut," tutur Suci kepada Radarnonstop.co, Rabu (5/10/2022).

Kondisi ini, sambung Suci, juga diperparah dengan banyaknya pengurus yang mengundurkan diri. "Termasuk saya yang ditunjuk menjabat sebagai Wakil Sekretaris saya sudah mengundurkan diri dari Kepengurusan Ade Puspitasari," bebernya.

BERITA TERKAIT :
Golkar Sudah Disahkan Kemkum, Gugatan Ke Bahlil Tetap Jalan

---

Kena Masalah, Akun Tiktok Herkos Voters Dilaporkan ke Polres Kota Bekasi

---

Menurut dia, banyak orang yang memprediksi Partai Golkar akan ditinggalkan pemilih di bawah kepengurusan saat ini.

"Bayangkan, pada saat Ketua DPD Golkar Kota Bekasi dan Walikota masih dijabat oleh Rahmat Effendi, Partai Golkar pada Pileg 2014 dan 2019 hanya mendapatkan delapn kursi Legislatif. Padahal, dengan kekuasaannya yang mampu memaksa ASN mendukung Golkar saat itu, seharusnya Golkar bisa mendapatkan suara signifikan. Dan sangat tidak sebanding dengan PDI Perjuangan juga PKS yang masing-masing mendapat 12 kursi di Kalimalang," ucap Suci.

Stigma pengurus yang masih terkait dengan koruptor, justru dinilainya akan menyebabkan psikologi publik yang tidak akan berpihak pada Partai Golkar. Hal itu dampak rasa kekecewaan masyarakat pada wali kota koruptor yang akan ditumpahkan kepada Partai Golkar Kota Bekasi. Alasan ini mungkin yang membuat Mahkamah Partai setelah sekian lama diam tiba-tiba mengagendakan sidang kasus gugatan sengketa DPD Golkar Kota Bekasi pada Jumat (30/12/2022) lalu.

"DPP Partai Golkar pasti mencermati dinamika yang berkembang. Makin dekatnya hajat Pemilu, mengharuskan DPP berbenah dan melihat realitas yang ada. Pergantian kepengurusan DPD Golkar Kota Bekasi adalah konsekuensi logis. Partai Golkar Kota Bekasi harus diselamatkan. Yang pasti, keresahan kader Golkar akan selalu ada jika jabatan Ketua DPD Kota Bekasi dijabat oleh Ade Puspitasari," tandas Suci.