Sabtu,  20 April 2024

Jokowi Minta Heru Beresin Banjir Dan Macet, Siapa Pejabat Yang Bakal Kena Depak

RN/NS
Jokowi Minta Heru Beresin Banjir Dan Macet, Siapa Pejabat Yang Bakal Kena Depak

RN - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Heru Budi Hartono segera memberesi banjir dan macet di ibu kota. Kepala Sekretariat Presiden baru akan memimpin Jakarta pada tanggal 16 Oktober 2022.

Heru dipilih lewat sidang Tim Penilai Akhir atau TPA. Jokowi mengaku sudah lama mengenal sosok Heru dan mengetahui rekam jejak kinerjanya.

Menurut Jokowi, Heru memiliki kapasitas dan kemampuan yang baik dalam bekerja. Ia juga dinilai memiliki kemampuan komunikasi yang sangat baik kepada siapa pun.

BERITA TERKAIT :
Benarkah Pj Gub DKI Murka dan Bakal Rombak Eselon II dan III Termasuk 2 Walikota.?
Cuma Jadi Sarang Hantu, Kenapa Rumah Dinas Gubernur Jakarta Direstorasi Sampai Rp22,2 Miliar?

“Saya sudah kenal Pak Heru lama sekali. Sejak jadi apa, wali kota di DKI, kemudian waktu memegang badan keuangan, saya tahu betul rekam jejak cara bekerja, kapasitas, kemampuan, saya tahu semuanya. Dan komunikasinya sangat baik dengan siapapun,” ujar Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Senin (10/10).

Jokowi pun berharap akan ada percepatan penyelesaian berbagai masalah di DKI Jakarta dengan ditunjuknya Heru Budi Hartono untuk memimpin ibu kota. Ia juga berpesan agar Heru menyelesaikan persoalan utama di DKI Jakarta, yakni masalah kemacetan dan juga banjir, serta terkait dengan tata ruang kota.

“Kemarin saya sudah sampaikan kepada Pak Heru, utamanya persoalan utama di DKI Jakarta. Macet, banjir, harus ada progress perkembangan yang signifikan. Kemudian yang ketiga hal yang berkaitan dengan tata ruang, itu saja,” jelas Jokowi.

Sebelumnya, dalam sidang Tim Penilai Akhir (TPA) yang dipimpin Presiden Jokowi, memutuskan Heru Budi Hartono menjadi Pj Gubernur DKI. Kemendagri sebelumnya menyerahkan tiga nama calon Pj Gubernur DKI ke Presiden Jokowi. Adapun nama-nama yang diusulkan masih sama dengan nama yang diusulkan DPRD DKI.

Ada tiga nama yang diusulkan DPRD DKI Jakarta ke Kemendagri, yakni Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Sekda DKI Jakarta Marullah Matali, serta Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kemendagri Bahtiar.

Heru Budi Hartono pernah menjabat Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerja Sama Luar Negeri (Kabiro KDH dan KLN) serta Kepala Bagian Prasarana dan Sarana Perkotaan Kota Jakarta Utara. Ia juga pernah menjabat Wali Kota Jakarta Utara saat Jokowi menjadi Gubernur DKI Jakarta. Kemudian Heru juga pernah menjadi Kepala Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah (BPKAD) saat kepemimpinan Gubernur Basuki T Purnama (Ahok).