Tugas Berat Heru, Normalisasi Kali & Mafia Tanah Hingga Kebon Sirih

RN - Di situ ada pembebasan di situ juga ada mafia tanah. Benarkah?

Masalah mafia tanah ternyata menjadi masalah utama terhambatnya pembebasan lahan normalisasi kali untuk penanggulangan banjir. Di Jakarta, para mafia tanah memiliki jaringan luas ke SKPD hingga politisi di Kebon Sirih.

Mafia memang menjadi PR berat buat Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Karena, mafia sudah merambah ke mana-mana.

Jika Heru melakukan buldozer pastinya akan berhadapan dengan banyak pihak. Sebut saja kalangan DPRD DKI Jakarta.

Beberapa sumber di DPRD menyebutkan, ada beberapa politisi yang memang hobi main tanah. Para politisi itu biasanya menalangi lahan ahli waris lalu mengambil komisi dari pembebasan lahan.

"Ada yang 50:50 ada juga yang 70 buat pemodal dan 30 si pemilik lahan. Bekingnya DPRD dan oknum SKPD seperti Dinas SDA," tukas sumber tersebut.

Soal mafia tanah juga diungkapkan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Dia memastikan Pemprov terus berupaya maksimal mengatasi masalah banjir melalui alokasi anggaran penanganan banjir dalam APBD DKI.

Kendati begitu, dia menilai masalah banjir tak bisa langsung hilang sekalipun digelontorkan anggaran fantastis.

"Tidak bisa serta merta hari ini disiapkan anggaran, katakanlah langsung diberi anggaran Rp 25 triliun, apa langsung selesai banjir? Belum. Perlu waktu, perlu ada tahapannya," kata Riza Patria di Balai Kota DKI Jakarta, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (13/10/2022).

Riza juga memandang bencana banjir juga disebabkan oleh perubahan iklim dunia. Sehingga ancaman banjir perlu diantisipasi oleh negara-negara lainnya di dunia.

"Di banyak negara di dunia kita lihat, beberapa negara, bahkan jatuh korban luar biasa di banyak negara. Banjirnya luar biasa. Jadi masalah ini memang masalah dunia ya, masalah perubahan iklim, yang berdampak pada terjadinya banjir dan genangan," jelasnya.

Di sisi lain, Riza memastikan program normalisasi maupun naturalisasi di Jakarta terus bergulir. Kendati begitu, Riza mengakui Pemprov DKI kerap terkendala permasalahan pembebasan tanah dalam merealisasikan program ini.

Riza awalnya menyampaikan baik normalisasi maupun naturalisasi merupakan program yang mesti dijalankan oleh Pemprov DKI Jakarta dan pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR.

"Kami menyiapkan lahan, nanti pemerintah pusat yang menyiapkan satpel normalisasi. Alhamdulilah itu terus berjalan ya dan seperti kita ketahui permasalahan tanah di DKI Jakarta itu tidak mudah," terangnya.

Riza menuturkan, setiap tahun Pemprov DKI terus mengupayakan belanja lahan untuk kegiatan normalisasi. Namun, pembelian tanah itu memang tak langsung sebidang, melainkan per segmen. Sehingga konstruksi normalisasi baru bisa dilakukan saat seluruh lahan terbebas.

"Kita terus membelanjakan penyediaan lahan untuk normalisasi kita lakukan setiap tahun. Nanti setelah selesai semua, satu hamparan selesai, baru nnt dilakukan normalisasi. Nanti PUPR tidak bisa dia sepotong-sepotong, sementara kita belinya itu tidak bisa langsung satu hamparan," ujarnya.

Selain itu, Riza juga menyoroti masih adanya masalah sengketa tanah hingga konflik dengan warga sekitar. Karena itulah, pembebasan lahan dilakukan secara perlahan.

"Tapi setelah dicek masih banyak permasalahan-permasalahan. Tanahnya, sengketanya, konflik dan sebagainya. Kita hati-hati," jelasnya.