Kasian Orang Desa Apalagi di Pegunungan Sulit Akses BBM

RN - Susahnya masyarakat di pedesaan memperoleh BBM.

Hal ini menjadi perhatian serius Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Menurutnya, pemerintah dan Pertamina harus menjamin seluruh masyarakat tak mampu bisa menjangkau BBM subsidi, termasuk masyarakat pedesaan.

Ia telah menerima aspirasi dari masyarakat desa kelangkaan BBM. Termasuk masyarakat desa di Majalengka, Jawa Barat, yang mengadu jika mereka harus membayar hingga Rp14.000 per liter demi mendapatkan BBM subsidi jenis Pertalite. Padahal, banderol Pertalite hanya Rp10.000 perliter

BERITA TERKAIT :
Bahlil Akui Subsidi BBM & Listrik Bocor Rp 100 T, Era Jokowi Masalah Gak?

---

Pejabat Pemda Paling Banyak Disuap Swasta, 139 Kades Masuk Bui 

---

Senator asal Jawa Timur itu mengingatkan jika pengawasan harus dilakukan dengan ketat.

"Yang harus diingat, SPBU memang sudah tidak boleh menjual ke pengecer semenjak UU Migas ada, SPBU hanya boleh menjual ke end user," tuturnya, Sabtu (29/10/2022).

LaNyalla menjelaskan, BUMDes sebenarnya bisa menjual BBM dengan membuka Pertashop. Tapi, Pertashop hanya menjual Pertamax.

"Kita harapkan Pertamina memberikan kebijakan lebih. Sehingga Pertashop yang ada di desa juga bisa menjual BBM jenis lain, khususnya subsidi. Sehingga masyarakat desa bisa menikmatinya sesuai dengan harga pasaran," pintanya.

Untuk beberapa kasus di desa, terutama desa-desa di pegunungan yang susah dijangkau oleh truk tangki, menurut LaNyalla, masih dimungkinkan untuk diskresi.

"Tapi harus ada rekomendasi dari kelurahan lewat bupati untuk pembelian di SPBU melalui drum. Hanya saja mekanisme penjualan ke konsumen, khususnya untuk Pertalite dan Bio Solar, tetap harus tercatat secara digital," katanya.

Untuk kasus di Majalengka, LaNyalla mengimbau sebaiknya melalui mekanisme yang sudah ada. Artinya, kades atau lurah intens berkoordinasi dengan jajaran di atasnya, termasuk kepolisian untuk menjamin distribusi.

"Contoh di Madiun, saat petani membutuhkan BBM untuk mengisi genset yang digunakan untuk air sawah, bupati minta dialokasikan BBM-nya ke Pertamina. Kemudian Pertamina menunjuk SPBU yang boleh menyalurkan BBM-nya," terang LaNyalla.