MyPertamina Kena Bobol, Terbukti Pertamina Ga Siap

RN - Sebanyak 44 juta data pelanggan dari aplikasi MyPertamina disebut-sebut bocor melalui tangan hacker Bjorka.

Data-data itu dijualnya seharga Rp392 juta dalam bentuk BitCoin. Di sisi lain, rencana pengaturan pembelian BBM bersubsidi, khususnya jenis Pertalite menggunakan aplikasi MyPertamina belum terealisasi sampai sekarang.

Kebijakan yang bertujuan agar BBM bersubsidi tepat sasaran itu sedianya mulai berlaku per 1 Juli lalu.  

BERITA TERKAIT :
Nicke Widyawati Didepak Dari Pertamina, Saatnya Cuci Gudang BUMN?

---

Dirujak Netizen Akibat Meludah, Karyawan Pertamina Belum Dipecat 

---

Menanggapi kabar data MyPertamina bocor, anggota Komisi VI DPR RI Rudi Hartono Bangun menegaskan direksi Pertamina Patra Niaga harus menyelidiki permasalahan itu.

“Ini bisa menjadi preseden buruk terhadap perlindungan data masyarakat jika data MyPertamina sampai bocor. Pertamina harus bertanggung jawab,” tegas Rudi.

Politisi Partai NasDem itu mengakui tujuan dari penggunaan aplikasi MyPertamina ini cukup baik dalam mengontrol penyaluran BBM bersubsidi.

"Jadi benar-benar masyarakat yang berhak bisa beli BBM bersubsidi. Tapi juga harus dipikirkan masyarakat yang belum mempunyai gawai. Belum lagi barusan kita dengar kabar data penggunanya bocor, ini bisa jadi Pertamina sendiri belum siap buat memastikan datanya aman," tutur dia.

Ia meminta infrastruktur digital Pertamina harus dipersiapkan matang dulu. "Datanya dipastikan tidak ada yang bocor, baru mungkin setelah ini aplikasinya bisa digunakan,” usul legislator dapil Sumatera Utara III itu.

Sementara itu, Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Irto Ginting mengaku perseroan tengah melakukan investigasi untuk mengusut kabar kebocoran data tersebut. “Pertamina dan Telkom sedang melakukan investigasi bersama untuk memastikan keamanan data dan informasi terkait MyPertamina,” ujar Irto.

Bjorka mengklaim telah melakukan peretasan data itu pada November 2022 dengan format CSV.  Data yang diduga dibobol Bjorka meliputi nama, alamat email, nomor induk kependudukan (NIK), nomor pokok wajib pajak (NPWP), nomor telepon, alamat, DOB, gender, pendapatan (per hari, bulan, dan tahun), dan data lainnya.