Driver Ojol Kepung Kantor Pj Heru, Pemprov DKI  Jangan Jadi Drakula?

RN - Ratusan pengemudi ojek online (ojol) kembali berdemo, Rabu (8/2). Mereka teriak menolak demonstrasi menolak rencana penerapan jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) di Balai Kota DKI Jakarta. 

Ojol menyebut kalau ERP sama saja menyedot darah orang miskin. "Pak Heru kami orang miskin, Pemprov DKI jangan jadi drakula," teriak driver ojol saat ditemui di lokasi demo. 

Masa ojol mulai tenang setelah Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo datang dan naik mobil komando. Syafrin ditemani Kasapol PP DKI Arifin.

"Angkutan online tidak dikenakan ERP betul? Saya ingin sampaikan bahwa ERP hanyalah alat. Tujuannya adalah mengendalikan lalu lintas yang saat ini sudah sangat macet," lanjut Syafrin lagi.

Mendengar pernyataan Syafrin, demonstran pun bereaksi. Mereka bersahut-sahutan mendesak ERP dibatalkan.

Syafrin kembali menjelaskan pentingnya penerapan ERP demi mengendalikan mobilitas warga. Namun karena ojek online termasuk ke dalam angkutan umum maka dia pun memastikan ojol terbebas dari ERP.

"Sesuai PM (Peraturan Menteri Perhubungan) 12 tahun 2009, ojol oleh Pak Menhub menjadi angkutan umum. Angkutan sewa khusus sesuai PM 118 tahun 2018 angkutan sewa khusus menjadi angkutan umum," jelas Syafrin

"Oleh sebab itu, maka rencana penerapan kepada dua moda ini (ojek online dan taksi online) dikecualikan," lanjutnya.

Syafrin juga memastikan pihaknya akan menarik kembali draf Raperda Pengendalian Lalu Lintas secara Elektronik (PL2SE) dari DPRD DKI Jakarta. Sekadar informasi, Raperda itu mengatur penerapan ERP.

Setelah ditarik, pihaknya bakal mengkaji ulang raperda yang telah disusun dengan melibatkan perwakilan ojek online. Prinsipnya, pihaknya bakal memperjuangkan agar ERP tak berlaku bagi driver ojol.

"Kemudian regulasi yang sudah diusulkan ke DPRD itu akan dikaji komprehensif. Kami koordinasi kepada dewan bahwa raperda akan dikaji ulang. Jadi belum akan dibahas. Kedua terkait angkutan online itu akan kami perjuangkan untuk tidak dikenakan electronic road pricing," ucap Syafrin.

Namun pernyataan Syafrin belum juga memuaskan keinginan pengemudi ojol. Mereka tetap mendesak agar ERP dibatalkan dan dikeluarkan dari Raperda PL2SE.

"Pak Syafrin mohon izin, tadi Pak Syafrin disampaikan Raperda ditarik ulang ke DPRD untuk dikaji ulang. Kami dengan tegas meminta kajian berikutnya semua elemennya tolak! Kami sepakat Raperda PL2SE, kami sepakat karena itu terkait masalah kemacetan. Cuma saya minta terkait ERP kajian berikutnya tetap dibatalkan!" tegas orator.

Syafrin kemudian berjanji usulan pengemudi ojol akan menjadi pertimbangan bagi Pemprov DKI. Ia pun berjanji semuanya akan dibahas saat proses pengkajian ulang dengan melibatkan seluruh elemen.

"Selanjutnya aspirasi penolakannya nanti ada rekan-rekan tim online masuk ke tim melakukan evaluasi," jelas Syafrin.