Ancam Aktifis Demo, Pegawai Kontrak DPRD Kota Bekasi Ada Yang Sok Jagoan

RN - Pengurus Cabang (PC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Bekasi mengecam tindakan ancaman yang dilakukan oleh oknum TKK berinisial (A.S) terhadap salah seorang massa aksi berinisial (D.A.R) paska aksi demonstrasi di depan gedung Baznas Kota Bekasi kemarin.

Paska aksi demonstrasi yang dilakukan oleh massa aktivis yang tergabung dalam (MAKO) Mahasiswa Anti Korupsi di depan gedung Baznas Kota Bekasi, berawal dari akun grup medsos. (AS) mencari-cari sosok korban (DAR) dan mengirimkan foto korban (DAR) ke dalam grup dengan tujuan mencari tau dan mengancam ingin di sikat kalau sudah ada perintah dari pimpinan.

Ketua PC PMII Kota Bekasi, Yusril Nama Gelar mengetahui hal tersebut berdasarkan laporan korban.

"Benar dikatakan bahwa berdasarkan laporan ia mendapatkan bukti dugaan pengancaman oleh seorang pegawai yang ternyata bekerja sebagai TKK di DPRD Kota Bekasi sebagai staf di kantor Sekretariat Dewan (Sekwan). Saya cuma bingung apa urusannya dia dengan demonstran, jadi bertanya-tanya saya, apakah dia adalah orang suruhan untuk mengancam agar tidak di demo lagi? atau bagaimana?," tegas Yusril seraya bertanya kepada radarnonstop.co, Jum'at (24/2/2023).

Hal ini sambung Yusril, tidak bisa di diamkan, karena tindakan tersebut termasuk bagian dari 'Abuse OF Power' melakukan sesuatu dengan sewenang-wenang karena merasa dirinya mempunyai kekuatan kekuasaan sebagai Pejabat.

"Saya sangat mengecam tindakan oknum TKK yakni (AS) yang seharusnya menjadi contoh masyarakat sebagai perilaku yang sopan dan santun dalam bertutur kata. Namun nyatanya perkataan yang keluar dari mulutnya mencerminkan dirinya seperti Pejabat yang tidak terdidik," terang Yusril.

Yusril juga mendesak Sekretaris Dewan untuk mengevaluasi anak buahnya, agar fukus pada tugasnya dan  jangan pernah mengurusi sesuatu yang bukan menjadi urusanmu.

"Kami menunggu itikad baik dari (AS) untuk bersilaturahim dan melakukan klarifikasi, kalaupun tidak ada itikad baik akan kami bawa ini ke ranah hukum," imbuh Yusril.