Aksi Glamor Dan Hidup Mewah Bikin Orang Malas Bayar Pajak 

RN - Kampanye wajib bayar pajak membuat rakyat kesal. Sebab, banyak pegawai pajak yang sering pamer kemewahan. 

Aksi pamer kemewahan harus menjadi tuhas Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan untuk melakukan pembenahan. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mempertsilahkan warga melapor jika melihat anak buahnya pamer kemewahan.

Seperti diberitakan, insiden Mario Dandy Satrio, anak dari Rafael Alun Trisambodo telah bikin gaduh. Rafael merupakan Kepala Bagian Umum Kanwil DJP Jakarta Selatan II yang akhirnya dicopot.

BERITA TERKAIT :
Kasihan Juga Ya, Rafael Alun Jadi Tumbal Kasus Pajak?

---

Barcelona Ingin Bajak Rafael Leao Dari Rossoneri

---

Penganiayaan yang dilakukan Mario Dandy terhadap David, anak pengurus pusat GP Ansor bisa merusak citra Kementerian Keuangan dan DJP.

Bahkan, di media sosial Twitter ramai seruan untuk tidak membayar pajak dan lapor SPT tahunan.

Manajer Riset Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar tindakan yang diambil oleh Menkeu dan jajaran Kemenkeu dengan mencopot RAT serta memeriksa perlu diapresiasi dan mulai meraih simpati publik.

Menurut Fajry, penerimaan pajak dinilai masih aman karena penerimaan ditopang PPh Badan dan PPN yang dipungut oleh penjual. Sedangkan orang pribadi juga didominasi oleh karyawan yang dipungut oleh pihak ketiga.

Direktur Eksekutif Segara Institute Piter Abdullah mengungkapkan respons yang diberikan Kemenkeu atas masalah ini sangat cepat dan tepat.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengecam keras gaya hidup mewah yang dilakukan jajaran keluarga Kemenkeu. Hal itu dinilai bisa menurunkan kepercayaan publik terhadap instansi dan memunculkan reputasi negatif bagi seluruh jajaran lain.

"Ini menimbulkan pertanyaan yang sangat serius dari masyarakat mengenai dari mana sumber kemewahan itu diperoleh. Perilaku tersebut jelas mengkhianati dan mencederai seluruh jajaran Kemenkeu yang saya juga yakin mereka semua sebagian besar telah dan terus bekerja secara jujur dan profesional," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers virtual dari India, Jumat (24/2/2023).

Sri Mulyani meminta masyarakat melapor jika menemukan jajaran Kemenkeu yang suka pamer gaya hidup mewah dan dipertanyakan harta kekayaannya.

"Kalau masyarakat melihat, mengenal dan mengetahui, tolong sampaikan kepada kami mengenai mereka-mereka yang ditengarai tidak hanya memiliki gaya hidup yang hedonik, namun juga sumber-sumber kekayaannya dipertanyakan, akan jadi salah satu langkah awal bagi kami untuk melakukan investigasi," tuturnya.

Menurut Sri Mulyani, menjaga 78.640 pegawai Kemenkeu adalah pekerjaan yang besar dan penting untuk terus ditingkatkan. Masyarakat dinilai bisa membantu mengidentifikasi pelanggaran hukum kecurangan atau potensi tindak kejahatan yang dilakukan jajaran Kemenkeu.

Caranya, masyarakat dapat lapor melalui saluran pengaduan Kemenkeu di hotline 134 atau bisa melalui situs www.wise.kemenkeu.go.id. Khusus Direktorat Jenderal Pajak (DJP), ada juga saluran pengaduan dengan menghubungi 52970777.

"Saya sangat berharap masyarakat dapat membantu kami untuk menjaga penegakan disiplin dan integritas dari Kemenkeu," imbuhnya.