Duit Rp300 Triliun Di Kemenkeu, Dirjen Pajak Tersengat Gak Nih 

RN - Menteri Keuangan Sri Mulyani bakal pusing lagi. Sebab duit transaksi mencurigakan di kementeria-nya banyak yang aneh.

Mahfud MD mengungkap fakta baru. Ocehan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) itu sangat mengejutkan. 

Mahfud mengungkapkan adanya temuan transaksi mencurigakan di lingkungan Kementerian Keuangan senilai Rp300 triliun. Sebagian besar transaksi itu ada di Ditjen Pajak dan Bea Cukai. 

BERITA TERKAIT :
19,9 Ribu Ibu Hamil Kurang Energi, Sri Mulyani Sebut Anggaran Kesehatan Rp187,5 T

---

Perjalanan Dinas Pejabat Cuma Belanja Dan Foto-Foto

---

Temuan itu kata Maghud adalah fakta dan bukan hoax. "Saya sudah dapat laporan terbaru tadi pagi, malah ada pergerakan mencurigakan senilai Rp 300 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan yang sebagian besar ada di Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai," kata Mahfud MD di Kampus Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Rabu (8/3).

Temuan tersebut, kata Mahfud, di luar transaksi Rp500 miliar dari rekening mantan Pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo dan keluarganya yang telah dibekukan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Mahfud yang juga Ketua Tim Pengendalian Tindak Pidana Pencucian Uang telah melaporkan temuan itu langsung kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menurut dia, telah memeriksa satu per satu pegawai Kemenkeu yang diduga terkait tindak pidana pencucian uang. "Kemarin ada 69 orang dengan nilai hanya enggak sampai triliunan, (sekitar) ratusan miliar. Hari ini sudah ditemukan lagi kira-kira Rp 300 triliun. Itu harus dilacak, dan saya sudah sampaikan ke Bu Sri Mulyani (Menkeu), PPATK juga sudah menyampaikan," ujar dia.

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu menjamin temuan itu bukan hoaks dan tidak dapat disembunyikan di era keterbukaan informasi. 

"Kenapa saya bicara kepada saudara, karena kita kan tidak bisa sembunyi-sembunyi di era sekarang. Saya enggak ngomong, itu juga bisa bocor keluar. Maka saya sampaikan mendahului berita hoaks. Ini saya sampaikan tidak hoaks, ada datanya tertulis," kata Mahfud MD kepada awak media.

Banyak Yang Tajir 

Guyon kalau pegawai pajak dan bea cukai tajir-tajir benar adanya. Bahkan, di DJP ada klub motor Belasting Rijder yang anggotanya adalah PNS DJP penyuka sepeda motor, seperti moge.

Yang belakangan viral, foto Dirjen Pajak Suryo Utomo menunggangi moge. Sama seperti atasannya, banyak direktur DJP dan Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Pajak yang memiliki moge di garasinya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pun naik pitam. Menteri Keuangan Sri Mulyani langsung memerintahkan pembubaran klub motor bernama Belasting Rijder.

Menurut Sri Mulyani, pamer kemewahan termasuk moge bisa menggerus kepercayaan publik terhadap instansi Ditjen Pajak. "Hobi dan gaya hidup mengendarai moge menimbulkan persepsi negatif masyarakat dan menimbulkan kecurigaan mengenai sumber kekayaan para pegawai DJP," tegas Sri Mulyani dalam status di akun Facebook resmi, Senin (27/2/2023).

Sementara Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata membenarkan bahwa akan ada pegawai Ditjen Pajak yang bakal dipanggil karena terlibat dalam pusaran kasus harta jumbo milik Rafael Alun Trisambodo.

Alexander berujar, pegawai Ditjen Pajak itu nantinya akan dimintai klarifikasi juga di oleh tim Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN. Kata dia ini pengembangan dari hasil pemeriksaan Rafael pada awal Maret lalu.

"Itu nanti dari klarifikasi di direktorat LHKPN, kita kembangkan," kata Alexander di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (7/3/2023).

Meski belum menyebutkan nama ataupun jumlah pihak yang akan dipanggil, Alexander mengatakan, pegawai Ditjen Pajak itu pastinya yang telah terbukti terlibat dalam dugaan tindak penggelapan harta milik Rafael di perusahaan-perusahannya.

"Kalau ada informasi misalnya yang bersangkutan punya perusahaan, siapa sih pemegang saham perusahaan, oh ini A. Ternyata A berkongsi dengan B, B ini ternyata diduga istrinya salah satu pegawai pajak, seperti itu kita dalami," tutur Alexander.

Kendati begitu, Alexander menekankan, pihak yang dipanggil ini bukan berarti masuk ke dalam geng Rafael sebagaimana yang sering disebut-sebut oleh Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan.