Cuci Gudang BUMD, Kadis & Walkot DKI Masih Tarik Ulur

RN - Gerak Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono nampaknya mulai lambat. Apakah HBH sapaan akrab Heru sedang dilanda parno? 

Diketahui, insiden mundurnya M Kuncoro Wibowo dari posisi Dirut TransJakarta menjadi cambuk keras buat HBH. Sebab, M Kuncoro bukan hanya mundur tapi diduga tersandung kasus dugaan korupsi.

KPK juga sudah mencegah M Kuncoro untuk berpergian ke luar negeri. KPK saat ini sedang menggelar penyidikan terkait kasus dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial (bansos). Kuncoro baru sekitar dua bulan dilantik HBH sebagai bos di TransJakarta.

Pengamat kebijakan publik Tamil Selvan menilai, kalau insiden M Kuncoro terkesan tim HBH lemah dalam melakukan kroscek. "Pertanyaannya kan simpel saja, tim HBH lemah atau HBH dikerjain anak buah," ujarnya kepada wartawan,  Minggu (19/3) malam.

Tamil yang juga mendengar akan adanya kocol ulang kepala dinas (kadis) dan wali kota serta BUMD masih tarik ulur. "Mungkin saja Mas Heru itu lagi parno, dia tidak mau terpeleset dua kali," tegasnya. 

Komunikolog Politik & Hukum Nasional ini menyarankan agar HBH segera melakukan evaluasi internal.  "Kalau blunder terus jadi lucu kan. Gimana Heru mau maju di Pilkada 2024 kalau sering blunder," sindirnya.

Kabar beredar, kocok ulang BUMD, kadis dan wali kota saat ini  masih tarik ulur. Ada beberapa nama yang tadinya bakal kena depak mendadak diperthankan karena adanya masukan dari luar Pemprov DKI Jakarta. 

"Jadi gubernur apalagi di DKI itu harus tangan besi. Berani menabrak orang titipan," tambah Tamil. 
 
Sinyal dugaan HBH parno tambah Tamil saat Sekda DKI Jakarta Joko Agus Setyono melantik 607 pejabat administrator dan pengawas di lingkungan Pemprov DKI Jakarta di Balai Kota DKI Jakarta pada Jumat, 10 Maret 2023. 

"Walaupun hal lumrah kalau Sekda melantik pejabat jika gubernur sibuk. Tapi kan dari sana publik menilai kalau Heru terkesan tidak berani menolak titipan jadi dia dorong Sekda, ini dugaan saya saja ya," ucap Tamil.

Diketahui, jabatan administrator sebanyak 272 orang dan jabatan pengawas sebanyak 335 orang dilantik Sekda DKI Jakarta Joko Agus Setyono.

Joko mengatakan, pelantikan tersebut ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang organisasi dan tata kerja perangkat daerah.

Joko juga meminta agar pejabat yang baru diambil sumpahnya itu untuk segera menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja serta tak lupa untuk menyelesaikan tugas-tugas pada jabatan sebelumnya.

"Selanjutnya susun rencana inovasi dan percepatan pembangunan terkait tugas dan jabatan yang baru," kata mantan auditor BPK ini.

Joko juga mengingatkan para pejabat administrator dan pengawas yang baru dilantik agar dapat melaksanakan APBD sesuai dengan aturan, penuh kehati-hatian, dan ketelitian. 

"Eksekusi pelaksanaan APBD harus cepat dan tepat sasaran, sehingga warga Jakarta dapat merasakan manfaatnya," terang pria asal Kebumen, Jateng ini.