RN - Hubungan Pj Gubenur DKI Jakarta dengan DPRD dikabarkan mulai retak alias kurang harmonis, khususnya dengan anggota Komisi A.
Dikabarkan, ketidakharmonisan itu dipicu oleh rotasi besar-besaran yang dilakukan Pj Gubenrur DKI Jakarta, tanpa melibatkan Komisi A.
“Misalnya, fit and proper test calon Wali Kota itu kan harus dilakukan di Komisi A terlebih dahulu, lalu hasilnya dilaporkan ke Ketua DPRD DKI. Bukan ujuk-ujuk fit and proper test di ruang Ketua DPRD tanpa kehadiran anggota Komisi A,” keluh Jamaludin anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Golkar.
BERITA TERKAIT :Golkar Sudah Disahkan Kemkum, Gugatan Ke Bahlil Tetap Jalan
Jakarta Masih Banjir, Pj Teguh Mulai Galau Dan Pusing?
Bang Jago, panggilan akrab Jamaludin juga mengatakan bahkan saat rotasi besar-besaran, dirinya sebagai anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta tidak menerima sosialisasi yang benar.
“Begitu pun saat ada mutasi eselon 2, kami anggota Komisi A sebagai komisi pemerintahan tidak menerima sosialisasi yang bena,” ujar politisi Golkar asli anak Betawi asal Rawa Bambon, Ciracas, Jakarta Timur ini.
Bang Jago menegaskan, jika terus menerus seperti itu, lantas fungsi Komisi A apa? “Masa kami sebagai anggota dewan yang duduk di Komisi A cuma datang, duduk, diam, duit datang. Tdak bisa seperti itu dong, kami duduk di DPRD DKI mengemban amanat dan aspirasi warga dan masyarakat di dapil kami masing-masing,” tegas Bang Jago.
Seterusnya Bang Jago berharap agar Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bisa lebih bersinergi dengan seluruh Fraksi dan Komisi di DPRD DKI Jakarta, tidak eksklusif hanya ke satu fraksi saja.