Zulhas Sebut Koalisi Besar Dikendalikan Jokowi, PAN Lagi Unjuk Gigi Apa Carmuk Nih  

RN - Ucapan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan soal Koalisi Besar dikendalikan Jokowi menuai pro  kontra.

Ada kesan Mendag yang biasa disapa Zulhas itu lagi unjuk gigi. Apalagi PAN dikenal sebagai partai yang tidak berdarah-darah dalam mendukung Jokowi di Pilpres. 

Zulhas pada Sabtu (8/4) bertemu Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Jakarta Selatan, Sabtu (8/4/2023). 

Zulhas awalnya mengatakan, negara besar seperti Indonesia tidak bisa diurus satu atau dua pihak saja. Perlu keterlibatan banyak partai politik untuk membuat sebuah koalisi besar atau "koalisi kebangsaan". 

"Karena perlu kebersamaan kita untuk memajukan negeri ini. Itu lah salah satu (poin penting pertemuan hari ini). Tentu semuanya di bawah orkestra komando Pak Jokowi," kata Zulhas. 

Zulhas menambahkan, dirinya dan Prabowo membahas bagaimana caranya memenangkan Indonesia atau memenangkan komitmen kebangsaan dalam gelaran Pilpres 2024. Peralihan kekuasaan dari Jokowi ke Presiden selanjutnya harus berjalan mulus sehingga tidak membuat rakyat gaduh. 

"Nah bagaimana Indonesia menang, tadi yang kami sampaikan bareng-bareng, kebersamaan, komitmen kebangsaan di bawah komando Pak Jokowi sebagai jalan tengah nanti untuk majukan Indonesia," kata Menteri Perdagangan itu. 

Prabowo mengatakan, pertemuannya bersama Zulhas selama sekitar satu jam itu mencari format untuk menghadapi Pilpres 2024. Prabowo ingin format koalisi yang menguntungkan semua pihak dan tidak menimbulkan perpecahan usai Pilpres. 

Koalisi besar ini awalnya dibicarakan saat Ketua Umum Gerindra, PKB, Golkar, PAN, PPP menggelar pertemuan tertutup dengan Presiden Jokowi di Kantor DPP PAN, Ahad (2/4/2033) lalu. Jokowi menyebut kelima partai itu cocok bergabung.

Tak Ikut Campur

Jokowi sebelumnya mengaku tak ikut campur dengan wacana koalisi besar. Kepala Negara menyerahkan urusan poros gemuk tersebut kepada para ketua umum partai politik (parpol). 

Ketua DPP PDI-P Puan Maharani menyatakan, dirinya setuju dengan wacana koalisi besar yang berisi gabungan antara Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR) untuk menghadapi Pemilu 2024. 

Terlebih lagi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut KIB dan KIR cocok apabila bersatu. "Ya setuju," ujar Puan saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (4/4/2023).

Namun, Puan melempar syarat untuk wacana koalisi besar tersebut. Menurutnya, koalisi besar harus dibentuk dengan cita-cita dan visi misi yang sama untuk Indonesia. 

Dia menilai, ketika semua partai politik di dalam koalisi besar sepakat dengan cita-cita yang akan dicapai maka koalisi itu bisa terbentuk. 

Puan pun mengaku sudah melihat pernyataan Jokowi mengenai dukungan terhadap koalisi tersebut. 

"Saya nonton di TV, Pak Jokowi menyatakan bahwa silakan para ketum parpol yang menjalankan hal tersebut, Presiden akan menjadi pendengar, itu yang saya nonton di TV," tutur Ketua DPR ini.

"Jangan lupa loh bapak Presiden pesannya dengan sopan dengan etiknya bapak Presiden menyampaikan 'itu adalah kewenangan ketua umum masing-masing' nah kami menangkap itu," kata Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Said Abdullah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/4). 

Di sisi lain, ia menekankan untuk membangun bangsa ke depan, harus saling gotong royong dan tak hanya sekadar koalisi besar. Pencarian pemimpin berikutnya membutuhkan figur yang mampu merangkul. 

Said mengatakan PDIP juga membuka peluang untuk menjajaki pertemuan koalisi besar. 

Wacana koalisi besar muncul saat kehadiran lima ketua umum parpol pada acara Silaturahmi Ramadan di DPP Partai Amanat Nasional (PAN) pada Minggu (2/4). Adapun pimpinan partai yang hadir dalam acara tersebut, yaitu Ketua Umum (Ketum) PAN Zulkifli Hasan, Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto, dan pelaksana tugas (Plt) Ketum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Mardiono. Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto dwn Ketum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar juga hadir. 

Sementara, Ketum Partai NasDem Surya Paloh dan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri berhalangan hadir karena sedang di luar negeri.