Senin,  29 April 2024

Kena Prank

Blunder Simpang Santa, Pj Gubernur DKI HBH Harus Evaluasi Orang Sekelilingnya

RN/NS
Blunder Simpang Santa, Pj Gubernur DKI HBH Harus Evaluasi Orang Sekelilingnya
Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono alias HBH.

RN - Penutupan simpang Santa, Jakarta Selatan menuai banyak protes. Bukan hanya mengabaikan pejalan kaki tapi juga bikin macet. 

"Pak Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono kena prank. Kebijakan itu blunder," sindir pengamat kebijakan politik Tamil Selvan kepada wartawan, Kamis (20/4). 

Dia menduga HBH sapaan akrab Heru Budi Hartono tidak melakukan kajian terhadap kebijakan yang akan dia kerjakan. "Blunder ini. Dan memunculkan kesan kalau HBH tidak melakukan kajian teliti," sindirnya. 

BERITA TERKAIT :
Ahok Tak Sekuat Dulu, Pamor Pj Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono Melejit
Cuma Jadi Sarang Hantu, Kenapa Rumah Dinas Gubernur Jakarta Direstorasi Sampai Rp22,2 Miliar?

Tamil menduga orang sekeliling HBH tidak paham atau tidak cermat dalam melakukan masukan untuk dijadikan kebijakan. "HBH tidak salah 100 persen. Yang salah adalah orang disekelilingnya, kenapa tidak memberikan masukan sebelum ada kebijakan," tukasnya.

Jika HBH terus blunder pastinya kata Tamil bisa berdampak pada sikap publik. "Pertanyaannya apakah HBH layak dilanjutkan?, yang mendesak saat ini adalah HBH harus evaluasi orang disekelilingnya," ungkapnya.

Kadishub DKI Jakarta Syafrin Liputo sebelumnya mengakui penutupan simpang Santa, Jakarta Selatan, menyebabkan kemacetan. Berdasarkan hasil evaluasi, simpang Santa itu kemudian diputuskan untuk dikembalikan seperti semula.

"Jadi memang, pertama, kita harapkan fungsi Jalan Ciranjang. Jadi kemarin, begitu dilakukan uji coba pertama, di Jalan Ciranjang masih difungsikan, begitu juga masuk ke arah barat sampai ke Gunawarman. Nah, mulai kemarin ada komplain masyarakat, jadi beberapa portal ditutup. Akibatnya, semua traffic yang dari arah Tendean kemudian dari Wijaya tumpah ruah di Jalan Wolter Monginsidi, sehingga kemacetannya ke mana-mana," kata Syafrin, kepada wartawan, Senin (17/4/2023).

"Dan akibat dari itu, ekornya bisa ke selatan, ini juga ke timur, ini bahkan kemarin bisa Tegal Parang ekornya sampai dengan MT Haryono. Artinya memang ini yang kemudian kami evaluasi, memang harus bisa dilakukan perubahan segera," lanjut dia.

Dishub DKI kemudian memutuskan membongkar barier beton yang sempat menutup Simpang Santa. Syafrin menegaskan persimpangan itu tak akan ditutup lagi.

Sementara itu, pihaknya akan melakukan pengaturan ulang terhadap traffic light. Termasuk memasang lagi lampu merah yang dicopot akibat rekayasa lalin itu.

Diprotes Gowesser

Pembongkaran jalur sepeda di traffic light Santa, Jakarta Selatan yang mengubungkan Jalan Suryo ke Jalan Walter Monginsidi menuai protes dari berbagai pihak. Salah satunya komunitas pesepeda Bike to Work (B2W).

Para gowesser di Jakarta juga sangat menyayangkan aksi HBH. B2W menggelar aksi tabur bunga di simpang Santa, Jakarta Selatan, Minggu (16/4) pagi. Aksi itu sebagai bentuk protes penutupan jalur sepeda di sana oleh Pemprov DKI.

Pemprov DKI membuat kebijakan one way di simpang Santa yang menghubungkan Jalan Wolter Monginsidi dengan Jalan Suryo dan Jalan Wijaya I. Kebijakan ini membuat kendaraan dari Jalan Suryo tidak bisa memutar arah ke Jalan Wolter Monginsidi arah Gunawarman, tapi harus langsung mengarah ke Tendean.

Sayangnya beton pembatas persimpangan itu menutup jalur sepeda yang ada di simpang jalan tersebut. Tidak hanya itu, jalur sepeda dan pedestrian yang ada di depan pos polisi persimpangan itu juga dihilangkan. Pemprov DKI menjadikan jalur sepeda dan jalur pedestrian tersebut sebagai jalan untuk kendaraan bermotor.

Padahal sebelumnya area yang dibangun di era Gubernur DKI Anies Baswedan itu dipakai untuk pesepeda dan pejalan kaki menyeberang. Tidak hanya itu di sana juga terdapat bangku serta kanan-kirinya ada taman. Kini semuanya hilang.

B2W menilai penghapusan jalur sepeda sebagai solusi kemacetan di wilayah tersebut tidak tepat. Salah satu pengurus komunitas B2W sekaligus Direktur KPBB (Komite Penghapusan Bensin Bertimbel) Ahmad Syafrudin menilai untuk mengurai kemacetan tidak perlu mengorbankan fasilitas yang sudah dibangun sebelumnya.

“Kalau mereka macet biarkan saja. Jangan difasilitasi untuk tidak macet. Karena kalau pilihannya tidak mau macet silakan pakai Transjakarta, KRL, MRT, LRT, atau Jaklingko,” kata Ahmad kepada kumparan, Minggu (16/4).