Kementan Lagi Diobok-Obok, Apakah Syahrul Bisa Senasib Dengan Plate?

RN - Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo bakal kena bonsai. Menteri asal NasDem ini sedang dibidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

KPK saat ini sedang menyelidiki dugaan kasus gratifikasi di Kementerian Pertanian (Kementan). Beberapa pejabat Kementan sudah dimintai keterangan terkait penyalahgunaan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan negara dan dugaan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian Tahun 2019-2023.

Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri membenarkan kalau penyidik sedang mendalami kasus gratifikasi di Kementan. Kabar beredar, kalau nama Syahrul Yasin Limpo keseret-seret.

"Masih pada proses penyelidikan tentu tidak bisa kami sampaikan lebih lanjut. Segera kami sampaikan perkembangannya," ujar Ali Fikri.

Sementara Syahrul Yasin Limpo mengaku tidak tahu. "Oh, saya enggak ngerti itu," kata Syahrul saat menjawab pertanyaan wartawan usai meninjau kawasan sentra pengembangan bawang merah nasional di Kabupaten Solok, Sumatra Barat, Rabu (14/6/2023).

Syahrul ngotot tetap bungkam saat dicecar pertanyaan mengenai kasus yang sedang ditangani KPK tersebut. Ia pun langsung masuk ke dalam mobil dan pergi meninggalkan lokasi.

Seperti diberitakan, Sekjen NasDem yang juga Menkominfo Johnny Gerard Plate sudah dibui oleh Kejaksaan Agung (Kejagung). Plate keseret kasus dugaan korupsi penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020 sampai 2022.

Bidik Oposisi

Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Denny Indrayana mengaku mendapatkan informasi yang menuding KPK sedang menarget pihak yang bertentangan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Hal ini Denny sampaikan ketika KPK mengaku tengah menyelidiki dugaan korupsi di Kementerian Pertanian yang dipimpin Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo.

"Pagi tadi saya kembali mendapatkan informasi penting. Kali ini soal dugaan kasus korupsi yang sedang berjalan di KPK. Yang ditarget menjadi tersangka lagi-lagi adalah lawan oposisi. Seorang menteri dengan inisial S*L," kata Denny dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Rabu (14/6/2023).

Denny menyebut, KPK menjadi alat untuk mengganggu Koalisi Perubahan yang mengusung Anies Baswedan di Pilpres 2024. Diketahui, Syahrul Limpo merupakan salah satu kader Partai NasDem, yang menjadi pengusung Anies sebagai capres.

Meski demikian, menurut Denny, gangguan ini tidak bakal berpengaruh dan justru makin menguatkan posisi NasDem. Dia juga mengeklaim, Surya Paloh sebagai ketua umum partai itu tak akan terpengaruh dengan isu yang muncul.

"Dalam satu pertemuan elit partainya, Surya Paloh dikabarkan menegaskan, 'abang ini jangankan masuk penjara, dibunuh pun tetap tidak akan berubah mendukung Anies Baswedan'," tegas Denny.

Denny melanjutkan, jika tudingan itu benar, maka hukum telah direndahkan. Apalagi, ia mengaku mendapatkan info bahwa ada seorang menteri senior yang mendatangi Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk minta izin menjadikan seorang pemimpin partai politik sebagai tersangka.

Namun, ketua umum partai politik itu hingga kini masih tetap aman karena berada dalam satu barisan koalisi dengan pemerintah. "Hukum memang benar-benar direndahkan menjadi alat mengganggu koalisi dan penentu arah pencapresan saja," ujar dia.